Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis.

DPRD Kaltim Dorong Perluasan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah

DIALOGIS.CO, SAMARINDA – Menanggapi lonjakan kasus penyalahgunaan narkoba yang semakin mengkhawatirkan di Kalimantan Timur, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mendorong pemerintah dan instansi terkait untuk mengambil langkah konkret dan berkelanjutan.

Salah satu fokus utamanya adalah memperluas kapasitas Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, yang saat ini hanya mampu menampung sekitar 250 pasien.

Menurut Ananda, jumlah tersebut masih jauh dari mencukupi, mengingat tingginya angka penyalahguna narkotika di wilayah Kaltim yang membutuhkan layanan rehabilitasi. Ia menekankan bahwa keterbatasan kapasitas ini berisiko menghambat proses pemulihan para korban dan membuka peluang terjadinya kekambuhan akibat layanan yang tidak optimal.

“Jika kita serius ingin menyelamatkan generasi muda, maka kita harus siapkan tempat dan sistem yang siap menampung mereka. Tidak cukup hanya sosialisasi, tetapi juga fasilitas nyata,” ujar politisi muda dari PDI Perjuangan itu dengan nada tegas.

Pernyataan ini disampaikan Ananda usai berdiskusi bersama Komisi III DPR RI, yang melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur belum lama ini. Pertemuan itu, menurutnya, membuka ruang baru bagi pemerintah daerah dan pusat untuk bersinergi dalam mengatasi krisis narkoba yang kian mengakar di wilayah Benua Etam.

Dirinya mengungkap bahwa perluasan fasilitas tersebut akan membutuhkan waktu hingga tiga tahun, namun proses panjang itu dianggap sebanding dengan manfaat sosial yang akan dirasakan masyarakat.

“Dengan kapasitas sekarang, kita seperti hanya bisa menolong sebagian kecil dari yang membutuhkan. Perluasan ini adalah investasi jangka panjang dalam menyelamatkan manusia dan masa depan daerah,” tegas Nanda.

Ia juga menekankan bahwa rehabilitasi adalah bagian penting dari pendekatan kemanusiaan terhadap pengguna narkoba. Alih-alih dihukum, mereka harus diberi ruang untuk pulih, diberdayakan, dan kembali menjalani kehidupan produktif di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, Nanda dan Komisi III DPR RI bersepakat untuk membawa isu ini ke tingkat nasional agar menjadi agenda prioritas dalam penguatan infrastruktur penanggulangan narkoba di daerah.

“Fasilitas yang layak akan memberi harapan bagi para korban dan keluarganya. Kami siap kawal sampai terealisasi,” pungkasnya. (Adv/Ina)

5558015364031046774-min

#Trending Artikel

Terpopuler

banner-iklan-sidebar-300x300-1

Latest Post