DIALOGIS.CO – Minimnya fasilitas pendidikan tingkat menengah atas di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, kembali menjadi sorotan, menyusul meningkatnya kebutuhan akan akses pendidikan yang merata dan berkualitas di kawasan tersebut.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah provinsi dalam menjawab persoalan tersebut. Ia mengingatkan bahwa penyediaan sekolah menengah atas merupakan kewenangan provinsi, sehingga harus menjadi prioritas dalam upaya pemerataan layanan pendidikan.
Subandi juga menyebut bahwa pembangunan unit sekolah baru di wilayah padat penduduk seperti Sungai Kunjang bukan sekadar solusi jangka pendek, tetapi investasi jangka panjang dalam meningkatkan mutu dan daya saing generasi muda Kalimantan Timur.
“Ada sejumlah titik di Sungai Kunjang yang mengajukan permohonan pembangunan SMA. Hal ini harus segera ditindaklanjuti karena berdampak langsung pada akses pendidikan masyarakat,” ujar Subandi.
Ia menjelaskan bahwa minimnya jumlah SMA membuat sebagian besar siswa harus menempuh jarak yang jauh untuk bersekolah. Selain itu, penerapan sistem zonasi juga memperburuk situasi karena sekolah yang ada kerap tidak mampu menampung lonjakan jumlah peserta didik.
“Kondisi ini menjadi tantangan besar. Sistem zonasi yang diterapkan justru menyulitkan warga jika sekolah di sekitar mereka tidak mencukupi daya tampung. Penambahan unit sekolah baru mutlak diperlukan,” tegasnya.
Subandi menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal usulan ini hingga mendapat perhatian serius dari Pemprov Kaltim. Ia berharap langkah konkret segera diambil agar pemerataan pendidikan tak hanya jadi wacana, melainkan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ini adalah tanggung jawab bersama. Saya akan terus perjuangkan agar kebutuhan pendidikan di Sungai Kunjang segera terpenuhi. Setiap anak berhak atas akses sekolah yang layak dan terjangkau,” pungkasnya. (Adv/Ina)
