DIALOGIS.CO – Masalah pengelolaan sampah di Kota Samarinda terus menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Timbunan sampah yang kian menggunung tak hanya menimbulkan persoalan estetika, tetapi juga berpotensi menciptakan krisis lingkungan jika tidak ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menyoroti pentingnya penataan pengelolaan sampah yang lebih profesional di TPA Sambutan. Ia mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk menerapkan standar pengelolaan yang lebih modern dan terintegrasi, tidak hanya bertumpu pada sistem pembuangan, tetapi juga pada proses daur ulang dan pengurangan dari sumbernya.
Menurut Sapto, persoalan sampah bukan hanya urusan teknis, tetapi juga menyangkut pola pikir dan kebijakan yang berorientasi jangka panjang. Ia menegaskan bahwa kota-kota besar di Indonesia menghadapi tantangan serupa, namun perbedaannya terletak pada kemampuan manajemen dan kemauan politik untuk berinovasi.
Untuk itu, Sapto mendesak Pemkot Samarinda agar membangun sistem yang mandiri dan efisien, demi mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Selain pengelolaan sampah secara mandiri, Sapto mengingatkan masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah yang bisa dilakukan dari tingkat RT di setiap kelurahan dan lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) tidak berdekatan dengan fasilitas umum seperti sekolah atau permukiman warga.
“Sampah harus bisa dikelola dengan efektif kalau tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, masyarakat juga jangan lupa untuk diedukasi karena itu sangat penting apalagi sekarang ada sekitar 800 ribu jiwa masyarakat Kota Samarinda ini,” jelas Sapto.
Lebih lanjut kata Sapto, masyarakat harus terus diedukasi tentang pemahaman soal sampah, baik mulai dari memilah plastik, sampah basah, sampah kering bahkan sampah yang langsung hasil rumah tangga, agar pengelolaan dapat berjalan dengan mudah ia menyarankan agar pemerintah dapat melakukan sosialisasi hingga ke tataran RT.
“Masyarakat itu perlu diedukasi, kalau hanya regulasi tanpa edukasi itu akan sulit dipahami, instruksinya harus jelas dan mudah dimengerti,” terangnya.
Dirinya berharap paradigma masyarakat bisa berubah dari sekadar membuang sampah menjadi lebih memahami nilai ekonomis di balik pengolahan sampah tersebut.
Sapto juga menyampaikan harapannya kepada Wali Kota Samarinda terpilih nanti untuk menerapkan ilmu yang telah didapat saat melakukan kunjungan ke luar negeri untuk mempelajari pengelolaan sampah dan mengimplementasikan di Samarinda.
“Dengan adanya studi banding ke luar negeri, semoga pengelolaan sampah yang efektif dapat diadopsi dan diterapkan di Samarinda,” tutupnya. (Adv/Ina)
