DIALOGIS.CO – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Hal itu diwujudkan melalui pelaksanaan Forum Kemitraan bersama Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang digelar di ruang rapat Sekretaris Daerah Kukar, Senin (19/5/2025).
Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan OPD teknis hingga pihak fasilitas kesehatan.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, dalam sambutannya menekankan bahwa forum ini tidak hanya sekadar pertemuan rutin, melainkan wadah untuk menyerap aspirasi serta mencari solusi atas persoalan di lapangan.
Mulai dari antrean panjang pelayanan hingga keterbatasan fasilitas kesehatan dibahas secara terbuka.
“Melalui forum ini, kita berharap semua pihak bisa saling memberi masukan, agar pengelolaan layanan kesehatan semakin baik, baik untuk kondisi sekarang maupun di masa yang akan datang,” ujar Sunggono.
Dalam forum itu juga dipaparkan capaian penting, yakni Universal Health Coverage (UHC) di Kukar yang telah melampaui angka 100 persen.
Dengan demikian, seluruh penduduk Kukar tercatat sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan, di mana biaya kepesertaan ditanggung penuh oleh pemerintah daerah.
Menurut Sunggono, pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa Pemkab Kukar berkomitmen memastikan setiap warganya memperoleh layanan kesehatan yang layak dan merata.
Namun, ia mengingatkan masih ada tantangan terkait jenis layanan yang tidak ditanggung BPJS, sehingga perlu pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat.
“Ini yang menjadi perhatian kita saat ini, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa memang ada beberapa layanan yang tidak ditanggung oleh BPJS,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Kukar tetap konsisten menjamin masyarakat dapat berobat tanpa harus terbebani biaya tambahan.
“Pemerintah daerah tetap berkomitmen agar masyarakat bisa berobat tanpa mengeluarkan biaya,” tegasnya.
Selain itu, Sunggono juga menyoroti masalah antrean panjang di sejumlah fasilitas kesehatan. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pemanfaatan sistem antrean online yang sebenarnya sudah tersedia untuk memangkas waktu tunggu pasien.
“Kebanyakan masyarakat datang langsung dan baru mendaftar di tempat, sehingga terjadi pembeludakan antrean. Padahal sudah ada sistem pelayanan waktu tunggu online yang bisa dimanfaatkan,” tutupnya.
Melalui forum kemitraan ini, Pemkab Kukar membuktikan keseriusannya dalam memperbaiki sistem layanan kesehatan. Komitmen itu bukan hanya tampak dari kebijakan, tetapi juga dari konsistensi membangun komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh pihak demi mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif, manusiawi, dan berkelanjutan. (Adv/fk)
