DIALOGIS.CO – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Hal ini ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam video conference Workshop Tindak Lanjut Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 yang digelar oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Senin (19/5/2025).
Asisten III Bidang Administrasi Umum, Dafip Haryanto, menjelaskan bahwa workshop tersebut merupakan agenda nasional yang diikuti seluruh kabupaten dan kota di bawah koordinasi Wilayah I ANRI.
“Meski hasil pengawasan kearsipan kita sudah berada di atas kategori B, kita tidak berpuas diri. Ini bentuk keseriusan kita dalam memperkuat sistem pengelolaan arsip agar lebih tertib dan efisien,” ujarnya usai kegiatan.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu diikuti secara daring dari Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar.
Hadir mewakili Kukar antara lain Dafip Haryanto, Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kukar, Rinda Desianti, serta perwakilan dari Inspektorat, Bagian Organisasi, dan Bagian Pemerintahan.
Workshop ini menyasar unit pengelola kearsipan dari setiap perangkat daerah, termasuk Lembaga Kearsipan Daerah (LKD).
Peserta workshop didorong untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan tahun 2024 sebagai bekal menghadapi pengawasan lanjutan pada 2025 yang dijadwalkan berlangsung Agustus mendatang.
Salah satu isu strategis yang dibahas adalah penguatan digitalisasi arsip melalui pemanfaatan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi).
Dafip menegaskan bahwa Kukar termasuk daerah yang sudah menerapkan aplikasi SRIKANDI secara nasional.
“Implementasi SRIKANDI di Kukar sudah berjalan dan memberikan dampak positif, terutama dalam efisiensi kerja dan pengurangan penggunaan kertas dalam aktivitas administrasi,” jelasnya.
Namun, ia mengakui masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah kestabilan jaringan internet dan ketersediaan pasokan listrik, terutama di wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau infrastruktur digital.
“Tantangan ini jadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Kita perlu mengambil kebijakan yang mendukung agar transformasi digital ini berjalan maksimal,” tegas Dafip.
Diarpus Kukar sendiri terus melakukan evaluasi rutin terhadap pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di lingkungan perangkat daerah.
Upaya ini dilakukan untuk mendorong kinerja pengelolaan arsip yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi.
Melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan berskala nasional ini, Pemkab Kukar menegaskan kesiapannya menjadi bagian dari gerakan modernisasi tata kelola pemerintahan.
Arsip yang tertata rapi, sistem yang terintegrasi, dan pelayanan publik yang efisien menjadi cita-cita bersama untuk membangun pemerintahan yang lebih responsif dan adaptif di era digital. (Adv/fk)
