DIALOGIS.CO – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat layanan kesehatan dasar melalui peran kader posyandu.
Bupati Kukar, Edi Damansyah menyampaikan apresiasi tinggi kepada para kader, khususnya di Kecamatan Sebulu, atas dedikasi mereka dalam menjaga kesehatan masyarakat di tingkat akar rumput.
Pada Selasa (13/5/2025), Edi menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mempertimbangkan usulan para kader terkait peningkatan insentif.
Langkah ini, menurutnya, penting untuk memacu semangat kader agar terus maksimal dalam memberikan pelayanan.
“Kami juga mencatat adanya permintaan dari kader posyandu agar insentif yang mereka terima dapat ditambah. Permintaan ini kami tampung dan akan menjadi bahan pertimbangan ke depan. Saya sangat berterima kasih kepada para kader posyandu atas komitmennya,” ujarnya.
Edi menilai, keberhasilan fungsi posyandu tidak terlepas dari kontribusi nyata para kader.
Bahkan, regenerasi kader yang berlangsung secara turun-temurun dalam satu keluarga menjadi modal sosial yang kuat untuk menjaga keberlangsungan layanan.
Dalam kerangka Program Kukar Idaman, pemerintah juga telah memperkuat layanan posyandu yang meliputi balita, ibu hamil, dan lansia.
Capaian positif ditunjukkan pada pengukuran dan penimbangan serentak nasional pada Juni 2024.
Saat itu, Kukar berhasil mencatat hampir 99% capaian, dengan 19 dari 20 kecamatan mencapai angka partisipasi 100%.
Namun, Edi mengingatkan bahwa perlu dibedakan antara kasus stunting dan potensi stunting.
“Banyak anak yang berat badannya tidak naik atau mengalami gizi kurang, tapi belum masuk kategori stunting. Ini perlu diintervensi lebih dini,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah menggelar program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) selama dua bulan di seluruh posyandu, yang kemudian disinergikan dengan program nasional makanan bergizi gratis.
Hasil penimbangan ulang pada Oktober 2024 menunjukkan adanya peningkatan signifikan.
Edi juga menekankan pentingnya intervensi di hulu, salah satunya melalui edukasi pernikahan usia ideal.
Ia menyebut banyak pernikahan masih terjadi di bawah usia 21 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, yang berdampak pada kesehatan ibu dan anak.
“Penanganan stunting tidak cukup hanya di hilir, tapi juga di hulu,” tambahnya.
Selain itu, Bupati meminta kepala desa dan RT lebih aktif mengawasi ibu hamil, terutama dalam fase 1.000 hari pertama kehidupan, sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun.
Ia menanggapi keluhan kader terkait rendahnya kehadiran warga di posyandu dengan mendorong peran RT dan kepala desa dalam menjembatani komunikasi.
“Saya setuju penuh dengan usulan para kader agar RT lebih dilibatkan dalam kegiatan posyandu. Ini sangat bagus dan perlu kita wujudkan bersama,” tegasnya.
Dengan kolaborasi lintas sektor, Edi berharap seluruh elemen desa bergerak aktif demi menurunkan angka stunting dan menjaga kesehatan generasi penerus Kukar. (Adv/fk)
