DIALOGIS.CO – Di balik roda pemerintahan desa yang berjalan setiap hari, ada sosok-sosok perangkat desa yang bekerja melayani masyarakat dengan tulus. Namun, tidak jarang posisi perangkat desa mengalami kekosongan karena berbagai alasan, mulai dari pengunduran diri, hingga wafatnya pejabat desa. Kekosongan ini tentu bisa menghambat jalannya pelayanan publik.
Melihat kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menghadirkan inovasi.
Sejak akhir 2022, proses seleksi perangkat desa kini dilakukan dengan sistem ujian berbasis online.
Inovasi ini tidak hanya sekadar memanfaatkan teknologi, tetapi juga menjadi langkah nyata untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas.
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kukar, Poino, menuturkan bahwa setiap proses penjaringan perangkat desa tetap berlandaskan regulasi.
“Tahapannya dimulai dari musyawarah desa, kemudian verifikasi administrasi calon, hingga permohonan rekomendasi ke camat,” jelasnya saat ditemui, Selasa (17/6/2025).
Setelah rekomendasi dari camat terbit, desa bisa mengajukan permohonan pelaksanaan ujian kepada DPMD. Di sinilah sistem online bekerja.
Ujian yang dilaksanakan berbasis komputer ini menghasilkan penilaian otomatis sehingga hasilnya langsung terlihat dan minim intervensi.
“Desa hanya tinggal menunggu rekomendasi dari Bupati untuk kemudian melaksanakan pengangkatan resmi,” tambah Poino.
Yang menarik, DPMD Kukar tidak berhenti sampai pada tahap seleksi saja. Perangkat desa yang telah dilantik juga mendapatkan pembekalan melalui program peningkatan kapasitas.
Tujuannya agar mereka lebih memahami tugas pokok dan fungsi, sekaligus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas di tengah masyarakat.
Menurut Poino, penggunaan sistem digital dalam seleksi perangkat desa sejalan dengan semangat reformasi birokrasi.
“Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi, kami berharap proses seleksi perangkat desa menjadi lebih objektif dan profesional,” tutupnya.
Terobosan ini menjadi bukti bahwa DPMD Kukar tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga menghadirkan perubahan yang nyata.
Dengan sistem digital yang transparan, kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola desa semakin kuat, sementara pelayanan publik di tingkat desa kian terjamin. (Adv/fk)
