DIALOGIS.CO – Upaya pemerataan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan hasil nyata. Melalui program unggulan Terang Kampongku, pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan penerangan listrik hingga ke pelosok desa. Program yang menjadi bagian dari RPJMD Kukar 2021–2026 ini bahkan telah mencapai 100 persen secara administratif.
Namun, di balik pencapaian tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengakui masih ada sejumlah wilayah terpencil seperti dusun dan RT yang belum sepenuhnya menikmati listrik.
“Secara lokus program ini memang sudah mencakup seluruh desa dan kelurahan, tapi di lapangan kami masih temukan beberapa titik yang belum terjangkau. Karena itu, kami terus dorong pemerataan dengan menambah penerangan jalan umum (LPJU) di kawasan yang masih gelap,” jelasnya.
Arianto menyampaikan kabar baik bahwa PLN Regional Kalimantan Timur telah menindaklanjuti permohonan pembangunan jaringan listrik di dua desa di Kecamatan Kenohan, yaitu Lamin Pulut dan Lamin Telihan.
“PLN sudah bersurat kepada Pak Bupati Kukar untuk izin membawa material pembangunan jaringan listrik. Dalam dua minggu ke depan material akan dikirim, dan ditargetkan akhir 2025 atau awal 2026 listrik PLN sudah menyala di sana,” ujarnya.
Meski begitu, pemerataan listrik di Kukar bukan perkara mudah. Kondisi geografis yang luas dan beragam menjadi tantangan tersendiri.
“Ada wilayah yang terpisah oleh danau atau bukit, sehingga tidak bisa dijangkau jaringan PLN. Karena itu, pemerintah daerah mengambil inisiatif dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah pedalaman,” terang Arianto.
Ia menambahkan, daya listrik dari PLTS memang tidak sebesar PLN, namun cukup untuk kebutuhan dasar warga.
“Setidaknya masyarakat bisa menikmati listrik dari sore hingga subuh. Mereka bisa menyalakan lampu, kipas angin, dan mengisi daya ponsel. Ini bukti nyata pemerataan pembangunan,” tuturnya.
Dari sisi pembiayaan, pembangunan PLTS memerlukan investasi besar di awal, yakni antara Rp6 hingga Rp12 miliar per titik, tergantung kondisi geografis.
“Biaya awal memang tinggi, tapi setelah beroperasi hanya butuh perawatan. Kami juga dorong desa menyiapkan petugas operator dan iuran masyarakat agar sistem tetap terpelihara,” ujarnya.
Sejak 2022, DPMD Kukar telah membangun 17 titik PLTS di wilayah terpencil seperti Tunjungan, Liang Buaya, Menamang Kanan dan Kiri, hingga Dusun Buah Desa Kemang Jambu.
“Harapan kami, tidak ada lagi warga Kukar yang hidup dalam kegelapan. Program ini bukan sekadar soal listrik, tapi tentang keadilan sosial dan pemerataan pembangunan,” pungkas Arianto. (Adv/fk)
