DIALOGIS.CO, KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menunjukkan komitmen serius terhadap keberlangsungan hidup pekerja sektor informal. Dimulai dari Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Pemkab menyalurkan 2.000 kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, yang hadir langsung dalam peresmian program ini menyatakan bahwa perlindungan terhadap pekerja informal bukanlah pilihan, tetapi kewajiban moral pemerintah. “Ini bukan soal angka, tapi tentang manusia yang bekerja tanpa jaminan sosial yang layak. Mereka butuh perlindungan,” tegasnya.
Acara peluncuran yang berlangsung di Balai Desa Bumi Rapak juga dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutim Roma Malau, Camat Kaubun, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serta para tokoh masyarakat setempat.
Jenis pekerjaan yang menjadi sasaran program meliputi petani tanpa naungan perusahaan, pedagang kaki lima, tukang bangunan, sopir ojek daring, hingga buruh lepas. Mereka yang sebelumnya belum memiliki akses terhadap jaminan sosial kini mendapatkan perlindungan risiko kerja, santunan kematian, dan pengganti upah jika mengalami kecelakaan atau kehilangan penghasilan.
Program ini bukan hanya bagian dari visi besar “Kutim Hebat” tetapi juga bagian dari strategi pembangunan inklusif yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan. Roma Malau menekankan bahwa keberlanjutan program menjadi prioritas. “Kami akan dorong desa-desa lain mengikuti jejak Bumi Rapak. Ini bukan program sesaat, ini gerakan,” ucapnya.
Pihak BPJS Ketenagakerjaan menilai apa yang dilakukan Kutim sebagai inisiatif yang patut dicontoh. “Kalau semua daerah bergerak seperti ini, mimpi kita soal kesejahteraan nasional bukan hal mustahil,” ujar seorang pejabat dari BPJS.
Langkah strategis ini diyakini akan memberi efek domino terhadap stabilitas ekonomi Kutim, terutama karena sektor informal menyumbang tenaga kerja terbesar di daerah tersebut. Perlindungan sosial bukan sekadar formalitas, tetapi fondasi untuk pembangunan berkelanjutan. (Adv/jn)
