DIALOGIS.CO, SANGATTA – Konteks geografis Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang luas dan bervariasi membuat tantangan pendistribusian logistik KB cukup kompleks. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten mendorong pengelolaan dan data distribusi alat kontrasepsi yang lebih baik serta kolaborasi multipihak.
Upaya memperkuat pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Kutim kini berfokus pada sinergi antarpetugas lapangan. Melalui pelatihan Sistem Informasi Rantai Pasok Alat Kontrasepsi (SIRIKA), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim mendorong kolaborasi yang solid antara pengelola fasilitas kesehatan dan Petugas KB (PKB).
Kegiatan yang berlangsung di kantor DPPKB Kutim itu diikuti perwakilan dari lima kecamatan: Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Bengalon, Teluk Pandan, dan Rantau Pulung. Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari BKKBN Kalimantan Timur untuk memperdalam pemahaman tentang sistem pelaporan digital.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi B, menyampaikan bahwa keberhasilan program KB tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan alat kontrasepsi, tetapi juga kualitas data yang mendukungnya. “SIRIKA memberikan kita kemampuan untuk memantau stok, distribusi, hingga kedaluwarsa alat secara daring. Data inilah yang menjadi dasar pengambilan keputusan,” jelasnya.
Selain fokus pada penguatan sistem pelaporan, pelatihan ini juga menanamkan pemahaman mengenai manajemen rantai pasok. Peserta dibekali strategi perencanaan kebutuhan alat kontrasepsi, teknik monitoring stok, serta mekanisme pelaporan terpadu berbasis aplikasi daring.
Langkah DPPKB Kutim ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan sekadar pembaruan teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja. Sinergi antarpetugas dan keandalan data menjadi fondasi menuju kemandirian sistem KB daerah. (adv/prokopimkutim/jn)
