DIALOGIS.CO, SAMARINDA – Di hadapan pejabat dan akademisi yang hadir di dialog pendidikan bersama Mendikdasmen RI Abdul Mu’ti, Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) H Mahyunadi menegaskan satu hal: keadilan pendidikan tak akan lahir tanpa kolaborasi lintas level pemerintahan.
“Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten harus bergerak serentak. Kalau tidak, kesenjangan akan terus terjadi,” ujar Mahyunadi usai acara yang digelar di Pendopo Lamin Odah Etam, Kompleks Gubernuran Kaltim.
Menurut Mahyunadi, wilayah Kutim yang luas dengan kondisi geografis menantang menuntut kebijakan yang adaptif. Pemerintah daerah, katanya, telah melakukan sejumlah langkah konkret seperti menyalurkan BOS daerah, memperkuat PAUD dan TK, serta memastikan fasilitas belajar sampai ke desa terpencil.
Ia juga menyoroti pentingnya kehadiran guru di seluruh pelosok. “Kita sambut baik rencana pemerintah pusat untuk menempatkan ASN ke sekolah swasta. Ini bentuk keadilan pendidikan yang sebenarnya,” katanya.
Selain itu, program Gratispol di tingkat provinsi juga menjadi inspirasi Pemkab Kutim untuk menambah dukungan di jenjang SD dan SMP. Pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan pendidikan gratis, termasuk pemberian seragam dan buku bagi siswa.
Mahyunadi menyebut, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru tetap menjadi prioritas utama. “Tanpa guru yang sejahtera dan termotivasi, mustahil ada kualitas pendidikan,” ujarnya.
Dua kampus daerah, STIPER dan STAIS, juga terus dikembangkan agar menjadi sentra pendidikan tinggi lokal yang kompetitif. “Kami ingin STIPER dan STAIS melahirkan SDM tangguh yang mampu membangun Kutim dari dalam,” lanjutnya.
Menutup pernyataannya, Mahyunadi menyampaikan keyakinan bahwa dengan koordinasi erat antara pusat, provinsi, dan kabupaten, mimpi pemerataan pendidikan di Kutim bisa terwujud. “Kita optimis. Kalau tidak mau memperjuangkan keadilan pendidikan, buat apa ada pemerintah,” pungkasnya dengan nada tegas. (adv/prokopimkutim/jn)
