DIALOGIS.CO, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menyiapkan langkah strategis untuk mempercepat penurunan angka stunting pada 2025 melalui Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Program ini diinisiasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) sebagai bentuk penguatan kebijakan lintas sektor.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif. Ia menginstruksikan agar setiap kepala perangkat daerah memiliki anak asuh sebagai bentuk partisipasi langsung. “Kita ingin tidak hanya menyusun program, tapi menjadi bagian dari solusi,” katanya.
Pemkab Kutim juga menyoroti aspek kesejahteraan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Menurut Mahyunadi, usulan peningkatan insentif TPK dapat dibahas dalam APBD Perubahan 2025. “Selama sesuai aturan, saya dukung. Kalau bisa, segera realisasikan,” ujarnya.
Kepala DPPKB Kutim, Ahmad Junaedi, memaparkan capaian penurunan stunting dari 29 persen menjadi 20,6 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Angka keluarga berisiko pun menurun dari 19.900 menjadi 12.362. “Capaian ini berkat dukungan semua pihak, termasuk perusahaan swasta yang menjalankan program CSR-nya secara berkelanjutan,” jelasnya.
Salah satu contoh kemitraan strategis datang dari PT DSN Group yang bergerak di mata rantai pasokan kelapa sawit melalui program Rumah Asuh Sayang Anak, yang berfokus pada peningkatan gizi dan edukasi anak di wilayah perkebunan.
Menurut Junaedi, pembentukan Tim Genting merupakan tindak lanjut instruksi nasional dari Kementerian Dalam Negeri dan BKKBN agar daerah memperkuat mekanisme local ownership dalam pencegahan stunting.
Dengan penguatan struktur Genting, Pemkab Kutim menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga di bawah 14 persen pada 2025, sekaligus menciptakan fondasi bagi pembangunan sumber daya manusia unggul di wilayah timur Kalimantan. (adv/prokopimkutim/jn)
