DIALOGIS.CO, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memastikan program prioritas daerah seperti pembangunan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, serta dukungan pendidikan tetap dijaga di Tengah pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Fokus kita adalah menjaga kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar memangkas angka,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi. Pemkab melakukan langkah penyesuaian serius terhadap APBD 2025 setelah menghadapi penurunan pendapatan dan kebijakan efisiensi nasional. Anggaran yang semula mencapai Rp 11,151 triliun kini terkoreksi menjadi Rp 9,376 triliun, turun sekitar Rp 1,775 triliun.
Rizali Hadi menyebut koreksi ini merupakan hasil sinkronisasi dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat. “Kami mengikuti arah efisiensi nasional agar belanja tetap terkendali dan berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa dari sisi belanja, anggaran juga menurun dari Rp 11,136 triliun menjadi Rp 9,475 triliun. Pemangkasan ini dilakukan secara selektif, terutama pada kegiatan seremonial, perjalanan dinas, dan belanja nonproduktif.
Pemkab juga tetap menyiapkan penyertaan modal untuk Perumdam Tirta Tuah Benua senilai Rp 15 miliar dan mengandalkan SILPA Rp 113,9 miliar untuk menopang kebutuhan pembiayaan daerah.
Rizali menambahkan bahwa kondisi ini menjadi momentum memperbaiki tata kelola anggaran. “Kita harus lebih disiplin, transparan, dan inovatif. Keterbatasan fiskal bukan alasan untuk berhenti membangun,” tegasnya.
Dengan strategi efisiensi, Kutim berharap mampu menjaga kinerja pembangunan tetap tumbuh meski di tengah tekanan fiskal. Langkah koreksi APBD ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menyeimbangkan antara stabilitas keuangan dan keberlanjutan program publik. (adv/prokopimkutim/jn)
