DIALOGIS.CO, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menunjukkan bahwa inovasi fiskal tidak selalu harus disertai kenaikan pajak. Bupati H Ardiansyah Sulaiman menyatakan, daerahnya memilih fokus pada efisiensi dan inovasi pengelolaan anggaran ketimbang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Kami berupaya menjaga fiskal tetap sehat dengan memperbaiki tata kelola, bukan menaikkan pajak,” katanya di sela-sela rapat evaluasi APBD di Kantor Bupati Kutim.
Dalam beberapa tahun terakhir, Kutim gencar melakukan digitalisasi keuangan daerah, termasuk penerapan sistem monitoring berbasis daring untuk belanja publik. Langkah ini membuat pengawasan lebih efisien dan transparan.
Kebijakan ini kontras dengan sejumlah daerah yang melakukan revisi NJOP hingga 30 persen, seperti DKI Jakarta dan Makassar. Di Kutim, tarif pajak tetap, sementara belanja diarahkan pada sektor produktif seperti infrastruktur desa, pendidikan, dan kesehatan.
Bupati Ardiansyah menilai, kemandirian fiskal harus dibangun melalui diversifikasi sumber pendapatan, bukan menaikkan beban pajak rakyat. Pemerintah juga tengah mendorong peningkatan retribusi dari sektor jasa publik yang tidak memberatkan warga.
“Pendekatannya adalah smart budgeting. Belanja harus cerdas, transparan, dan berbasis manfaat langsung,” tegasnya.
Langkah ini disambut baik kalangan pengusaha dan akademisi. Ketua Kadin Kutim, Rudi Hartono, menyebut kebijakan stabilitas pajak memberi sinyal positif bagi dunia usaha. “Kepastian fiskal seperti ini meningkatkan kepercayaan investor,” ujarnya.
Dengan fondasi fiskal yang kuat dan kebijakan inovatif, Kutai Timur membuktikan bahwa pembangunan ekonomi bisa tumbuh tanpa harus menambah beban pajak bagi masyarakat. Tata kelola perpajakan daerah menjadi kunci efisiensi dan inovasi. (adv/prokopimkutim/jn)
