DIALOGIS.CO, SANGATTA – Perubahan landscape kewenangan pengelolaan laut dari tingkat kabupaten ke provinsi tidak lantas menutup atau menghilangkan peran strategis pemerintah daerah dalam memajukan dan mengoptimalkan potensi wilayah pesisirnya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Faizal Rachman, dengan tegas menyatakan bahwa komunikasi yang berkelanjutan, konstruktif, dan efektif antara kedua tingkat pemerintahan ini mutlak diperlukan dan menjadi prasyarat utama untuk mencapai pembangunan kelautan yang optimal.
Faizal menekankan sebuah prinsip penting bahwa meskipun kewenangan teknis dan administratif telah sepenuhnya beralih ke tingkat provinsi, aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat pesisir di tingkat kabupaten harus tetap disuarakan dan menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan. Ia berharap sungguh-sungguh bahwa berbagai potensi ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki oleh wilayah pesisir tidak dilupakan atau terabaikan begitu saja dalam proses perencanaan pembangunan yang baru.
“Tapi harapan saya potensi potensi wilayah pesisir tetap terus dikomunikasikan,” ujar Faizal Rachman.
“Karena pemerintahan kita itu kan berjenjang karena ada pemerinthan provinsi dan ada pemerintahan kabupaten,” jelasnya.
Lebih lanjut, Faizal menegaskan dengan jelas bahwa tanggung jawab dan inisiatif untuk aktif berkoordinasi justru terletak dan harus diambil oleh pemerintah kabupaten sebagai entitas yang paling memahami kondisi riil di lapangan. Dalam konteks ini, pemerintah kabupaten tidak bisa hanya bersikap pasif dan menunggu instruksi atau program dari provinsi, melainkan harus proaktif dan inisiatif dalam menyampaikan data akurat, kondisi faktual di lapangan, serta usulan pengembangan yang berbasis evidence dan kebutuhan lokal.
“Nah kita yang dipemerintahan kabupaten harus terus mengkomunikasikannya ini ke pemerintahan provinsi,” pungkas Faizal.
Komunikasi yang intens, terbuka, dan dua arah ini dianggap krusial dan menentukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dibuat serta diimplementasikan oleh pemerintah provinsi benar-benar sesuai, relevan, dan responsif terhadap kondisi spesifik, dinamika lokal, dan kebutuhan riil di wilayah pesisir kabupaten. Dengan demikian, meskipun tidak lagi memegang kewenangan penuh dan langsung dalam pengelolaan laut, pemerintah kabupaten tetap dapat memposisikan diri dan berperan sebagai mitra strategis yang kontributif dalam upaya kolektif memajukan sektor kelautan dan perikanan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. (Adv/jn)
