DIALOGIS.CO, SANGATTA – Faizal Rachman, selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), secara terbuka mengungkapkan keprihatinan dan kekhawatiran mendalamnya terhadap struktur pendapatan asli daerah yang dinilainya masih sangat bergantung dan bertumpu pada sektor tambang yang tidak berkelanjutan. Meskipun Kabupaten Kutai Timur secara administratif telah berdiri dan berkembang selama lebih dari seperempat abad, fondasi ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai belum menunjukkan tingkat kemandirian dan ketahanan fiskal yang ideal dan diharapkan.
Faizal menjelaskan dengan data yang faktual bahwa setelah 26 tahun proses pembangunan daerah berlangsung, komposisi dan struktur pendapatan daerah secara signifikan masih didominasi oleh penerimaan dari sumber daya alam yang tidak terbarukan, khususnya batu bara. Kekuatan fiskal daerah untuk membiayai seluruh program pembangunan infrastruktur, pelayanan publik dasar, dan berbagai program pemberdayaan masyarakat masih sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh fluktuasi dan volatilitas harga di sektor ekstraktif ini.
“Memang sajuh ini kabupaten kutai tinur 26 tahun sudah berdiri kekuatan Apbd kita masih di topang oleh dana bagi hasil dari batu bara,” ujar Faizal Rachman.
Kondisi ketergantungan fiskal yang sangat tinggi dan tidak seimbang ini, menurut analisa Faizal, mengandung kerentanan struktural jangka panjang yang serius bagi stabilitas keuangan daerah. Setiap gejolak, penurunan, atau krisis pada industri batu bara, baik yang disebabkan oleh faktor permintaan global, kebijakan energi nasional, maupun tekanan lingkungan, akan langsung berdampak sistemik pada kemampuan keuangan daerah, yang pada akhirnya dapat menganggu kontinuitas program-program pembangunan strategis dan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang telah direncanakan.
Oleh karena itu, ia dengan tegas menekankan pentingnya komitmen politik dan langkah strategis yang terencana dan sistematis untuk secara bertahap namun pasti mengurangi tingkat ketergantungan tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan struktur APBD yang lebih sehat, resilient, berkeadilan, dan berbasis pada kemampuan ekonomi lokal yang berkelanjutan serta tidak mudah terpengaruh oleh gejolak eksternal.
“Hal ini harus kita kuranggi ketergantungan kita kepada dana bagi hasil batu bara,” tegasnya.
Faizal menambahkan penjelasan yang lebih filosofis bahwa esensi mendasar dari upaya pengurangan ketergantungan ini bukan sekadar untuk mencapai kesehatan fiskal daerah semata, melainkan untuk tujuan yang lebih mendasar dan transformatif, yaitu menciptakan kemandirian ekonomi riil dan berkelanjutan di tingkat masyarakat luas. Dengan APBD yang tidak lagi bergantung secara signifikan pada batu bara, pemerintah daerah dapat lebih leluasa dan fokus pada program-program pembangunan yang membangun kapasitas ekonomi produktif, kewirausahaan, dan ketahanan ekonomi warga.
“Agar masyrakat bisa mandiri,” pungkas Faizal.
Pernyataan politisi dari Partai PDIP ini merupakan sebuah seruan dan ajakan kolektif bagi semua pemangku kepentingan daerah untuk secara sungguh-sungguh mempercepat proses diversifikasi ekonomi dan transformasi struktural. Pembangunan dan penguatan sektor-sektor unggulan non-tambang yang berkelanjutan, seperti agribisnis modern, pariwisata berbasis alam dan budaya, serta ekonomi kreatif dan digital, menjadi semakin mendesak dan kritis untuk diwujudkan secara nyata guna menjamin kemandirian fiskal daerah dan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. (Adv/jn)
