DIALOGIS.CO, SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, kembali dengan tegas menegaskan visi dan komitmennya mengenai arah dan model pembangunan sektor perkebunan di daerah tersebut ke depan. Ia menyatakan dengan jelas bahwa model pengelolaan dan penguasaan perkebunan yang mengutamakan dan memberdayakan kekuatan masyarakat lokal harus menjadi fondasi utama dan strategis dalam setiap kebijakan yang diterbitkan.
Faizal menekankan sebuah prinsip dasar bahwa harapan untuk masa depan sektor perkebunan di Kutai Timur harus secara konsisten berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat luas. Model pembangunan yang partisipatif ini dinilai lebih berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mampu mendistribusikan manfaat ekonomi secara lebih merata dan adil dibandingkan dengan sistem perkebunan berskala besar yang hanya dikuasai dan dinikmati oleh segelintir korporasi.
“Harapannya basis perkebunan yang ada di kabupatem kutai timur berbasis kekuatan masyrakat,” ujar Faizal.
Pernyataan politisi dari Partai PDIP ini merupakan penegasan ulang dan konsistensi dari komitmen jangka panjangnya untuk mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi warga Kutai Timur. Menurut analisa Faizal, perkebunan yang dikelola secara langsung dan mandiri oleh masyarakat dengan dukungan penuh dan komprehensif dari pemerintah daerah akan menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih besar, multiplier effect yang lebih luas, serta kontribusi yang lebih signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.
Ia secara eksplisit dan tanpa keraguan menolak model pengembangan perkebunan yang hanya mengandalkan dan memprioritaskan investasi korporasi besar skala nasional maupun multinasional. Dalam pandangan dan pengamatannya yang mendalam, dominasi korporasi dalam kepemilikan lahan, akses permodalan, dan rantai pasok sektor perkebunan berpotensi besar meminggirkan peran, akses, dan kepentingan ekonomi masyarakat kecil, yang justru seharusnya menjadi tulang punggung dan sasaran utama pembangunan perekonomian daerah.
“Bukan berbasis korporasi,” tambahnya.
Pendekatan pembangunan perkebunan yang berbasis masyarakat dan koperasi ini diyakini secara luas tidak hanya dapat memperkuat ketahanan ekonomi keluarga pedesaan secara finansial, tetapi juga secara simultan menjaga keberlanjutan ekologis dan kelestarian sumber daya alam setempat. Petani kecil, masyarakat adat, dan koperasi perkebunan lokal dianggap memiliki kepedulian dan ketergantungan yang lebih tinggi terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem dibandingkan dengan perusahaan besar yang seringkali hanya berorientasi pada pencapaian profit maksimal dalam waktu singkat.
Dengan implementasi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mendukung penguatan kapasitas masyarakat perkebunan, mulai dari penyediaan bantuan bibit unggul, pendampingan teknis budidaya berkelanjutan, akses permodalan yang mudah, hingga fasilitasi akses pemasaran yang adil, diharapkan perkebunan rakyat di Kutai Timur dapat tumbuh menjadi penopang ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dan merefleksikan cita-cita pembangunan jangka panjang daerah untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang tidak lagi tergantung pada eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan maupun dominasi korporasi besar yang seringkali tidak sepenuhnya berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat lokal. (Adv/jn)
