DIALOGIS.CO, SANGATTA – Faizal Rachman, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), secara komprehensif mengungkapkan dinamika transformasi pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengalami perkembangan sangat signifikan sejak periode awal kabupaten ini berdiri. Perkembangan kuantitas angka anggaran tersebut menunjukkan proses peningkatan yang cukup tajam dan konsisten dalam kurun waktu yang relatif singkat, menggambarkan evolusi kapasitas fiskal daerah yang terus berkembang.
Faizal menjelaskan secara rinci bahwa pada masa-masa formatif awal berdirinya Kutai Timur, nilai APBD masih berada dalam kisaran angka yang relatif rendah dan terbatas. Ia dengan teliti merinci perkembangan progresif angka-angka tersebut dari tahun ke tahun untuk memberikan perspektif gambaran yang jelas dan komprehensif tentang perjalanan historis pertumbuhan fiskal daerah dari masa kemasa.
“Jadi kita ini kan pernah mengalami apbd yang tidak besar juga ya, apbd kutim di awal- awal berdirinya kutim itukan angka anggarannya kan satu koma sembilan triliun , dua koma sembilan triliun dan di tahun 2019 jugakan apbd kita tiga koma sembilan triliun,” ujar Faizal.
Menurut analisis mendalam Faizal, perkembangan APBD dari kisaran satu triliun rupiah hingga tiga triliun rupiah pada periode awal tersebut menunjukkan suatu pola pertumbuhan yang masih dalam koridor wajar dan dapat dikelola dengan baik. Namun, yang menjadi fokus perhatian dan bahan kajian serius saat ini adalah fenomena lonjakan anggaran yang terjadi secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dimana angka APBD mengalami peningkatan yang sangat dramatis dan belum pernah tercatat sebelumnya dalam sejarah pengelolaan keuangan daerah.
Ia melanjutkan penjelasan yang mendetail bahwa puncak tertinggi angka anggaran terjadi hingga mencapai nilai yang jauh lebih besar dan mencerminkan transformasi fiskal yang masif. Lonjakan kapasitas fiskal yangimpresif ini di satu sisi membuka peluang dan ruang gerak yang lebih luas untukakselerasi pembangunan berbagai sektor, namun di sisi lain juga membawa tantangan dan kompleksitas tersendiri yang tidak ringan dalam hal kapasitas pengelolaan, akuntabilitas publik, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan partisipatif.
“Ternyata apbd yang disampaikan tadi, mulai dari satu triliun, dua trilun dan juga tiga triliun, nah kita pernah maksimal sampai 2024 dan sampai empat blas triliun,” tambah Faizal.
Faizal dengan penuh kesadaran menegaskan bahwa besarnya volume dan kompleksitas anggaran yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan saat ini menjadi tantangan yang sangat berat dan multidimensi bagi pemerintah daerah. Kemampuan kelembagaan dan kapasitas birokrasi untuk menyerap anggaran secara optimal, efektif, efisien, dan tepat sasaran membutuhkan perencanaan strategis yang matang, kapasitas sumber daya manusia yang profesional, serta sistem pengawasan yang ketat, independen, dan berkelanjutan untuk mencegah segala bentuk penyimpangan dan inefisiensi.
“Ya itu tantangan kita yah,” pungkas Faizal.
Pernyataan anggota dewan yang berpengalaman ini secara implisit mengisyaratkan pentingnya dan mendesaknya upaya sistematis penguatan struktur, tata kelola, dan kapasitas kelembagaan pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern, akuntabel, dan transparan. Hal ini menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD yang telah bertransformasi secara signifikan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, tepat guna,bermakna, dan berkelanjutan bagi percepatan peningkatan kesejahteraan dankemakmuran seluruh masyarakat Kutai Timur secara merata dan berkeadilan. (Adv/jn)
