DIALOGIS.CO, SANGATTA – Potensi kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang melimpah belum diimbangi dengan industrialisasi hilir, khususnya pendirian pabrik minyak goreng. Kondisi ini memicu keprihatinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Fakta bahwa daerah yang kaya akan bahan baku justru tertinggal dalam mendirikan industri pengolahan akhir menimbulkan tanda tanya besar mengenai strategi pengembangan ekonomi daerah yang selama ini dijalankan. Ironi ini tidak hanya menyangkut hilangnya nilai tambah ekonomi, tetapi juga mencerminkan ketergantungan yang berkelanjutan pada penjualan bahan mentah, yang notabene memiliki harga yang fluktuatif di pasar global.
Novel Tyty Paembonan, anggota Komisi C DPRD Kutim, menyoroti ketertinggalan daerahnya dibandingkan wilayah lain, seperti Bontang, yang justru berhasil mendirikan pabrik minyak sawit tanpa memiliki kebun. Hal ini disampaikannya dalam wawancara di Sangatta. Perbandingan dengan Bontang ini sengaja diangkat untuk menyoroti sebuah paradoks yang tidak masuk akal: sebuah wilayah yang tidak menghasilkan bahan baku justru mampu menciptakan industri pengolahan yang sukses, sementara Kutim yang memiliki sumber daya alam melimpah justru hanya menjadi pemasok mentah. “Kenapa Bontang misalnya sekarang bisa bikin pabrik minyak goreng, Iya kan? Tidak ada kebunnya,” ujar Paembonan, membandingkan. Pertanyaan retoris ini menyiratkan kritik bahwa masalahnya bukan terletak pada ketersediaan bahan baku, melainkan pada kemauan politik, kebijakan, dan strategi investasi yang kurang agresif dari pemerintah daerah.
Ia menyayangkan fakta bahwa Kutim yang memiliki produksi Crude Palm Oil (CPO) berton-ton justru tidak mampu mendirikan industri serupa. “Kita? CPO berton-ton, kita tidak bisa bikin. Kan sayang,” katanya. Ungkapan “kan sayang” ini menyimpan nada kekecewaan yang mendalam, menggarisbawahi besarnya potensi ekonomi yang terbuang percuma setiap hari. Setiap ton CPO yang diekspor dalam bentuk mentah berarti melepas kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak industri, dan memperkuat struktur industri manufaktur lokal.
Paembonan lantas mengusulkan agar pemerintah memprioritaskan pendirian pabrik besar di Kawasan Maloy. Menurutnya, langkah ini akan mendorong ekonomi dengan menghasilkan produk turunan yang dapat dipasarkan hingga ke luar daerah. Kawasan Maloy, dengan statusnya, dianggap sebagai lokasi yang ideal untuk memusatkan industri hilir ini, menciptakan kawasan ekonomi yang terintegrasi dan efisien. “Kenapa tidak bikin pabrik besar saja di Maloy? Nanti turunannya kita kirim misalnya ke luar. Hasil sisa produk dari CPO misalnya, kan begitu,” paparnya. Gagasan ini tidak hanya berhenti pada minyak goreng, tetapi sudah melihat ke depan pada potensi produk turunan lainnya, seperti oleokimia, biodiesel, atau bahan baku industri lainnya, yang nilai jualnya bisa berkali-kali lipat dari CPO mentah.
Lebih lanjut, politikus ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mengatasi persoalan ini, terlebih dalam situasi anggaran yang dinilai semakin ketat. “Ya saya kira memang sekarang pemerintah harus dipacu untuk kreatif lah, di tengah-tengah keadaan ini,” tegasnya. Dorongan untuk “kreatif” ini mengisyaratkan bahwa solusi konvensional, seperti menunggu anggaran pusat, tidak lagi memadai. Pemerintah daerah didorong untuk mencari alternatif pendanaan, seperti membangun kemitraan strategis dengan perusahaan BUMN, menarik investor swasta melalui skema Public-Private Partnership (KPBU), atau memanfaatkan dana desa yang berpotensi untuk dikonsolidasikan dalam proyek yang lebih besar.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat kini lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana. “Ya kalian tau lah, anda tau semua bahwa hari ini pemerintah pusat mulai lebih hati-hati dan selektif memberikan dana bagi hasil atau transfer ke daerah kepada pemerintah provinsi, kabupaten kota kan, seperti itu,” tandas Paembonan. Pernyataan ini merupakan pengingat yang realistis tentang perubahan iklim fiskal, yang menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri dan inovatif dalam menggali sumber pembiayaan pembangunan, tidak lagi bergantung sepenuhnya pada transfer dari pusat.
Pernyataan ini menegaskan perlunya inovasi pendanaan dan kemitraan strategis untuk mewujudkan industrialisasi hilir sawit di Kutim, mengubah potensi alam yang melimpah menjadi nilai ekonomi nyata bagi masyarakat. Impian untuk melihat Kutim tidak hanya sebagai lumbung bahan mentah, tetapi sebagai pusat industri pengolahan yang maju, hanya dapat diwujudkan dengan langkah-langkah berani, perencanaan yang matang, dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, legislatif, dan dunia usaha. Tanpa itu, potensi CPO berton-ton akan terus mengalir keluar daerah, hanya meninggalkan ironi dan pertanyaan “kan sayang” yang tak terjawab untuk kesekian kalinya. (Adv/jn)
