DIALOGIS.CO, SANGATTA – Potensi kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang melimpah belum diimbangi dengan industrialisasi hilir, khususnya pendirian pabrik minyak goreng. Kondisi ini memicu keprihatinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Fakta bahwa sebuah daerah penghasil utama justru belum mampu mengolah komoditas andalannya sendiri menjadi produk akhir menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas strategi pengembangan ekonomi lokal. Situasi ini tidak hanya berpotensi menyia-nyiakan nilai tambah ekonomi, tetapi juga mencerminkan ketergantungan yang berkelanjutan pada pola perdagangan bahan mentah yang rentan terhadap fluktuasi harga pasar global.
Novel Tyty Paembonan, anggota Komisi C DPRD Kutim, menyoroti ketertinggalan daerahnya dibandingkan wilayah lain, seperti Bontang, yang justru berhasil mendirikan pabrik minyak sawit tanpa memiliki kebun. Hal ini disampaikannya dalam wawancara di Sangatta. Perbandingan ini menyoroti sebuah paradoks pembangunan yang mencolok, di mana daerah yang tidak memiliki basis bahan baku justru lebih gesit dalam membangun industri pengolahan. “Kenapa Bontang misalnya sekarang bisa bikin pabrik minyak goreng, Iya kan? Tidak ada kebunnya,” ujar Paembonan, membandingkan. Pertanyaan ini menyiratkan bahwa akar masalahnya bukan pada ketiadaan sumber daya, melainkan pada faktor lain seperti kebijakan, iklim investasi, atau kemauan politik untuk mendorong industrialisasi hilir di daerah sendiri.
Ia menyayangkan fakta bahwa Kutim yang memiliki produksi Crude Palm Oil (CPO) berton-ton justru tidak mampu mendirikan industri serupa. “Kita? CPO berton-ton, kita tidak bisa bikin. Kan sayang,” katanya. Ungkapan “kan sayang” ini mengandung nada penyesalan yang dalam, menggambarkan besarnya peluang ekonomi yang terlepas setiap hari. Setiap ton CPO yang dikirim keluar daerah dalam bentuk mentah berarti melepas kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta membangun kemandirian ekonomi daerah melalui produk-produk bernilai tambah tinggi.
Paembonan lantas mengusulkan agar pemerintah memprioritaskan pendirian pabrik besar di Kawasan Maloy. Menurutnya, langkah ini akan mendorong ekonomi dengan menghasilkan produk turunan yang dapat dipasarkan hingga ke luar daerah. Kawasan Maloy dinilai sebagai lokasi strategis yang dapat difungsikan sebagai pusat industri hilir terpadu, mengonsolidasikan seluruh rantai nilai dari pengolahan hingga distribusi. “Kenapa tidak bikin pabrik besar saja di Maloy? Nanti turunannya kita kirim misalnya ke luar. Hasil sisa produk dari CPO misalnya, kan begitu,” paparnya. Gagasan ini tidak hanya terbatas pada pendirian pabrik minyak goreng, tetapi sudah melihat ke depan pada potensi pengembangan berbagai produk turunan seperti oleokimia, biodiesel, dan produk sampingan industri sawit lainnya yang memiliki nilai jual lebih tinggi.
Lebih lanjut, politikus ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mengatasi persoalan ini, terlebih dalam situasi anggaran yang dinilai semakin ketat. “Ya saya kira memang sekarang pemerintah harus dipacu untuk kreatif lah, di tengah-tengah keadaan ini,” tegasnya. Dorongan untuk berkreasi ini mengisyaratkan bahwa pendekatan konvensional dalam pembiayaan pembangunan sudah tidak memadai, sehingga diperlukan terobosan-terobosan baru seperti skema kemitraan pemerintah dan swasta (KPS), penciptaan iklim investasi yang lebih menarik, atau pemanfaatan skema pembiayaan alternatif yang inovatif.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat kini lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana. “Ya kalian tau lah, anda tau semua bahwa hari ini pemerintah pusat mulai lebih hati-hati dan selektif memberikan dana bagi hasil atau transfer ke daerah kepada pemerintah provinsi, kabupaten kota kan, seperti itu,” tandas Paembonan. Pernyataan ini merupakan pengingat tentang realitas fiskal baru yang menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri dan proaktif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan, tidak lagi bergantung sepenuhnya pada alokasi anggaran dari pusat.
Pernyataan ini menegaskan perlunya inovasi pendanaan dan kemitraan strategis untuk mewujudkan industrialisasi hilir sawit di Kutim, mengubah potensi alam yang melimpah menjadi nilai ekonomi nyata bagi masyarakat. Transformasi Kutim dari daerah pemasok bahan mentah menjadi pusat industri pengolahan membutuhkan komitmen kuat, perencanaan strategis, dan kolaborasi intensif antara pemerintah, legislatif, pelaku usaha, dan masyarakat. Tanpa langkah-langkah konkret dan terobosan kebijakan yang berani, potensi kelapa sawit yang melimpah ini akan tetap menjadi sekadar potensi yang belum tergarap optimal, sementara daerah lain terus melesat meninggalkan Kutim dalam hal pengembangan industri hilir berbasis sawit. (Adv/jn)
