DIALOGIS.CO – Kunjungan kerja Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Auli Rahman Basri bersama Wakil Bupati Rendi Solihin di Kecamatan Muara Jawa pada Sabtu (22/11/2025) menghadirkan suasana dialog yang terbuka dan egaliter. Para ketua RT memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi pasca kenaikan anggaran program RT dari Rp50 juta menjadi Rp150 juta per RT.
Kenaikan anggaran yang bertujuan memperluas manfaat program ternyata beriringan dengan meningkatnya beban kerja perangkat RT, terutama dalam hal perencanaan kegiatan hingga penyusunan pertanggungjawaban administrasi.
Bupati Kukar, Auli Rahman Basri mengungkapkan bahwa dalam forum itu, para ketua RT menyampaikan aspirasi dengan jujur dan apa adanya. Mereka mempertanyakan apakah insentif yang diterima sudah sebanding dengan tanggung jawab yang kini “tiga kali lipat lebih berat”.
“Anggaran tambah, manfaat harus semakin besar bagi masyarakat. Tapi beban kami juga besar, Pak Bupati. Dari Rp50 juta ke Rp150 juta, bagaimana dengan honor kami?” ujar Aulia menyampaikan ulang aspirasi dari para ketua RT tersebut. Menurutnya, suara perangkat RT ini penting untuk diperhatikan karena merekalah ujung tombak pemerintah dalam menyentuh kebutuhan warga langsung di lapangan.
Menanggapi hal itu, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata dengan meningkatnya volume kerja perangkat RT.
Ia menyampaikan bahwa pemkab sudah menyiapkan kebijakan untuk menyesuaikan hak-hak RT agar selaras dengan tanggung jawab mereka.
“Program RT naik tiga kali lipat, sehingga honor juga naik menjadi Rp1,5 juta. Ini berlaku bukan hanya untuk ketua RT, tapi juga sekretaris dan bendahara,” jelas Aulia.
Aulia menambahkan bahwa RT merupakan garda terdepan pelayanan publik yang harus diberi penghargaan layak. Karena itu, peningkatan honor ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis komunitas, sekaligus memastikan program yang dikelola RT berjalan lebih profesional, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, yang mendampingi kunjungan tersebut, menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan perangkat RT. Ia menyebutkan bahwa pihaknya sudah melakukan kajian terkait kenaikan insentif.
“Kenaikan insentif RT akan kita hitung. Karena beban kerjanya bertambah, maka insentifnya juga harus dinaikkan. Ini berlaku bagi ketua, sekretaris, maupun bendahara RT,” pungkas Arianto.
Dialog terbuka ini tidak hanya memperjelas arah kebijakan, tetapi juga memperlihatkan komitmen Pemkab Kukar dalam membangun komunikasi dua arah yang sehat dengan perangkat RT sebagai mitra strategis pembangunan daerah. (Adv/fk)
