DIALOGIS.CO, KUTAI KARTANEGARA – Suasana ruang sidang utama DPRD Kutai Kartanegara pada Jumat (28/11/2025) malam terasa lebih hangat dari biasanya. Di penghujung tahun anggaran, pemerintah daerah dan DPRD Kukar akhirnya mencapai kata sepakat: APBD Tahun 2026 resmi disahkan dengan nilai Rp7,1 triliun.
Bagi Pemerintah Kabupaten Kukar, pengesahan ini bukan sekadar ketok palu. Ada harapan besar bahwa anggaran tersebut mampu menjaga arah pembangunan tetap stabil, di tengah tantangan fiskal yang terus berubah. Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menyebut angka Rp7,1 triliun itu telah melewati proses penyesuaian yang matang.
“Alhamdulillah malam hari ini kita telah memparipurnakan persetujuan anggaran 2026 yang nilainya kurang lebih Rp7,1 triliun,” ujarnya usai paripurna.
Menurut Sunggono, penyusunan APBD tahun depan disiapkan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta kebutuhan prioritas yang harus tetap berjalan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak mengurangi komitmennya terhadap program-program strategis.
Pada paripurna tersebut, sejumlah fraksi mendorong agar pemerintah memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menanggapi hal itu, Sunggono memastikan berbagai langkah peningkatan pendapatan sudah diakomodasi dalam perencanaan.
“Saya kira di kegiatan yang telah kita rencanakan itu sudah kita anggarkan. Termasuk pandangan beberapa fraksi yang menyarankan supaya kita menganggarkan kegiatan yang mendukung program pemerintah pusat, itu juga insyaAllah sudah kita akomodasi,” jelasnya.
Di antara elemen penting dalam APBD 2026 adalah keberlanjutan 17 program dedikasi dalam misi Kukar Idaman Terbaik. Mulai dari program guru ngajiku terbaik hingga perluasan beasiswa, seluruhnya tetap mendapat porsi anggaran. Meski beberapa target kinerja belum terwujud sepenuhnya, pemerintah memastikan tidak ada program prioritas yang terabaikan.
“Di 17 program dedikasi itu semuanya sudah kita alokasikan pembiayaannya. Contohnya untuk program guru ngajiku terbaik dan beasiswa, semuanya tetap terakomodir dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” terang Sunggono.
Terkait efektivitas APBD 2026 dalam mendorong percepatan pencapaian visi Kukar Idaman Terbaik, Sunggono menyebut pemerintah daerah akan berfokus pada pemenuhan target renstra perangkat daerah terlebih dahulu.
“Dibilang optimal, mungkin maksimal saja ya. Sekarang yang penting target kinerja sesuai Renstra OPD dan RPJMD bisa kita penuhi dulu,” tegasnya.
Dengan ketok palu APBD 2026, perjalanan pembangunan Kukar memasuki babak baru. Pemerintah berharap anggaran ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga kesinambungan program prioritas yang telah berjalan selama ini. (Fk)
