DIALOGIS.CO, KUTAI TIMUR — Untuk menjaga kondusivitas pelayanan publik, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali mengerahkan personel ke sejumlah OPD dan lembaga pengadilan yang membutuhkan pengamanan tambahan.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan stabilitas pelayanan di sektor pemerintahan.
Penempatan personel dilakukan berdasarkan permintaan resmi serta pemetaan kebutuhan khusus tiap instansi. Kepala Satpol PP Kutim, Fatah Hidayat, menegaskan bahwa permintaan dari pengadilan menjadi salah satu yang paling dominan.
“Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sering meminta dukungan pengamanan, terutama petugas perempuan, karena ada prosedur yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki,” katanya.
Fatah menambahkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Bappeda, BPKAD, Dinas Perkebunan, dan Kominfo turut menjadi penerima pengamanan prioritas. Penempatan personel dilakukan secara terjadwal dan dievaluasi berkala untuk memastikan efektivitas.
Menurutnya, personel yang ditempatkan tidak hanya bertugas menjaga keamanan fisik, tetapi juga mendukung kelancaran pelayanan publik melalui pengaturan keramaian dan pengawasan area rawan.
“Kami ingin pelayanan publik berjalan lancar tanpa gangguan. Karena itu kami hadir untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif,” ujarnya.
Satpol PP Kutim juga berkomitmen menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas, termasuk menjaga etika pelayanan kepada masyarakat dan staf instansi.
Penempatan personel tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan kebutuhan riil di lapangan.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap masyarakat dapat merasakan kenyamanan ketika mengakses layanan di instansi maupun lembaga pengadilan di Kutim. (ADV)
