DIALOGIS.CO, KUTAI TIMUR – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan posisi mereka terkait isu adanya 200 paket pekerjaan yang diduga menumpuk di wilayah Kecamatan Sandaran. Klarifikasi ini disampaikan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar terkait distribusi proyek pembangunan.
Menurut PUPR Kutim, pekerjaan yang dipersoalkan masyarakat tidak masuk dalam daftar program yang mereka jalankan. PUPR bahkan menegaskan bahwa paket-paket kecil seperti yang disebutkan massa aksi bukan tanggung jawab mereka. “Skala kami berbeda,” ujar Plt Kadis PUPR, Joni Abdi Setia.
Ia menjelaskan bahwa karakter pekerjaan PUPR identik dengan pembangunan besar seperti jalan kabupaten, jembatan, drainase besar, serta fasilitas umum skala strategis. Karenanya, sangat tidak mungkin PUPR mengerjakan ratusan paket kecil di satu kecamatan.
Joni juga menjelaskan bahwa beberapa pekerjaan rutin di lapangan memang dilakukan oleh unit pengadaan langsung atau OPD lainnya yang berfokus pada pemeliharaan ringan.
“Kalau pekerjaan kecil, biasanya bukan di kami. Itu ranah pemeliharaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, distribusi program pembangunan di Kutim dilakukan melalui mekanisme musrenbang dan pembahasan lintas OPD, sehingga tidak mungkin terjadi tumpang tindih tanpa diketahui. Setiap kegiatan memiliki alur perencanaan yang ketat dan terdokumentasi.
“Kami bekerja berdasarkan dokumen resmi. Tidak mungkin ada paket fiktif atau tidak terdaftar,” tegas Joni. Ia memastikan setiap pekerjaan PUPR selalu tercatat dalam sistem keuangan dan perencanaan daerah.
Pihaknya juga menilai pentingnya klarifikasi agar masyarakat tidak salah memahami kewenangan antarinstansi. Informasi keliru dapat menghambat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
Ia mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung apabila membutuhkan kejelasan terkait proyek tertentu. Koordinasi yang baik dinilai mampu meminimalkan kesalahpahaman yang berpotensi memicu polemik.
PUPR Kutim menegaskan komitmen mereka untuk mendukung pembangunan besar yang berdampak luas bagi masyarakat, bukan proyek kecil yang berada di luar kewenangan dinas. (ADV)
