DIALOGIS.CO, KUTAI KARTANEGARA – Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) menyoroti kondisi jalan penghubung tiga kecamatan di wilayah hulu, yakni Kota Bangun Seberang–Muara Wis–Muara Muntai, yang hingga kini masih jauh dari kata layak.
Sorotan ini dinilai semakin relevan di tengah proyeksi penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar pada 2026.
Kondisi jalan tersebut kerap menjadi persoalan serius, terutama saat musim hujan. Akses jalan yang rusak dan berlumpur membuat mobilitas masyarakat terganggu, distribusi barang tersendat, serta aktivitas ekonomi harian tidak berjalan optimal. Padahal, jalur tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan sejumlah desa di wilayah hulu.
Wakil Presiden BEM Unikarta, Nunuk Purwanto, menegaskan bahwa jalan penghubung antar kecamatan ini bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan penopang utama perputaran ekonomi masyarakat.
Ia menyebut, jalur tersebut menopang aktivitas desa-desa dengan potensi besar di sektor perikanan dan pertanian, seperti Desa Melintang dan Desa Sebemban.
“Tanpa akses jalan yang layak, potensi ekonomi desa-desa tersebut sulit berkembang secara maksimal. Ini berdampak langsung pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Nunuk.
Menurutnya, jalan penghubung Kota Bangun Seberang-Muara Wis-Muara Muntai juga memiliki nilai strategis jangka panjang karena berpotensi menghubungkan wilayah hulu Kukar dengan kawasan perbatasan antardaerah, termasuk Kutai Barat. Konektivitas yang baik diyakini mampu membuka isolasi wilayah, mempercepat arus distribusi, serta mendorong pemerataan pembangunan.
Namun demikian, Nunuk mengaku khawatir terhadap arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Ia menilai, dengan besaran APBD Kukar yang selama ini mencapai belasan triliun rupiah saja, persoalan infrastruktur dasar di wilayah hulu belum mampu diselesaikan secara tuntas. Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin memburuk ketika APBD Kukar mengalami penurunan pada 2026.
“Jika saat anggaran besar persoalan jalan antar kecamatan dan desa belum teratasi, maka ketika anggaran menurun, wilayah hulu berisiko semakin terpinggirkan dari prioritas pembangunan,” katanya.
Nunuk menilai situasi ini mencerminkan adanya persoalan dalam tata kelola dan penentuan skala prioritas pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa evaluasi tidak cukup hanya pada besaran anggaran, tetapi juga pada arah kebijakan dan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
“Ini menunjukkan ada persoalan serius dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan. Infrastruktur dasar seperti jalan seharusnya menjadi prioritas utama, bukan proyek tambal sulam,” tegasnya.
Ia pun mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap perencanaan pembangunan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, khususnya dalam menjawab persoalan konektivitas wilayah hulu.
Menurutnya, pembangunan jalan harus dipandang sebagai investasi sosial dan ekonomi, bukan sekadar proyek fisik tahunan. Tanpa akses jalan yang layak, berbagai sektor seperti pendidikan, pelayanan publik, dan ekonomi masyarakat akan terus terhambat.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, wajar jika angka kemiskinan di wilayah hulu sulit ditekan. Akses jalan adalah kebutuhan fundamental masyarakat,” pungkas Nunuk. (Fk)
