DIALOGIS.CO, KUTAI KARTANEGARA – Aktivitas Sunday Morning Ride (Sunmori) di Jalan Poros Samarinda–Balikpapan kembali menuai kritik keras.
Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI Loa Janan menilai kegiatan tersebut telah berubah menjadi ancaman nyata bagi keselamatan publik, namun terus berlangsung tanpa penindakan tegas dan berkelanjutan dari aparat kepolisian.
Sekretaris Umum DPK KNPI Loa Janan, Muhammad Hasb, menyebut Sunmori sebagai “teror mingguan” yang saban akhir pekan mempertaruhkan nyawa pengguna jalan dan warga sekitar. Menurutnya, rangkaian kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang berulang menunjukkan kegagalan negara hadir melindungi warganya.
“Ini bukan lagi hobi komunitas motor. Ini teror yang terjadi rutin setiap minggu. Korban terus berjatuhan, masyarakat resah, tapi aparat seolah membiarkannya berjalan begitu saja,” tegas Hasbi saat diwawancarai, Minggu (4/1/2026).
Hasbi secara gamblang menyoroti Polres Kutai Kartanegara dan Polsek Loa Janan yang dinilainya tidak menjalankan fungsi penegakan hukum secara maksimal. Ia menolak dalih keterbatasan teknis yang kerap disampaikan aparat sebagai alasan minimnya penertiban.
“Jangan lagi bersembunyi di balik alasan teknis. Sunmori ini bukan kejadian tiba-tiba. Semua orang tahu jadwalnya, rutenya, dan dampaknya. Kalau mau ditertibkan, itu sangat mungkin. Tapi faktanya, tidak dilakukan. Ini bukan kelalaian biasa, ini pembiaran,” katanya.
Pembiaran tersebut, lanjut Hasbi, semakin ironis karena Sunmori berlangsung di jalur strategis negara yang menjadi urat nadi transportasi Samarinda–Balikpapan. Ia menilai, membiarkan jalur vital berubah menjadi arena kebut-kebutan adalah bentuk pengabaian serius terhadap keselamatan publik.
“Jalur vital negara dijadikan arena adrenalin liar. Kalau hukum hanya tegas kepada pelanggaran kecil, tapi lembek pada pelanggaran yang masif dan terang-terangan, maka jangan salahkan publik jika kepercayaan terhadap aparat terus runtuh,” ujarnya.
Hasbi menegaskan, aparat kepolisian tidak bisa terus berlindung di balik pola penanganan pascakejadian. Ketika potensi bahaya sudah diketahui, pembiaran yang terus berulang berarti ada tanggung jawab yang melekat pada aparat.
“Ketika aparat tahu ada potensi bahaya dan pelanggaran, tapi tetap membiarkannya, maka aparat ikut bertanggung jawab secara moral atas setiap korban. Jangan hanya datang setelah kecelakaan lalu memasang garis polisi,” tegasnya.
DPK KNPI Loa Janan mendesak kepolisian untuk segera melakukan penertiban yang tegas, rutin, dan konsisten, bukan sekadar razia seremonial yang muncul sesekali atau setelah tekanan publik menguat.
Menurut Hasbi, keselamatan masyarakat tidak boleh dikompromikan oleh sikap permisif yang terus dibiarkan.
“Negara tidak boleh kalah oleh kebisingan knalpot dan ego kelompok. Polisi harus hadir sebelum korban berikutnya jatuh, bukan setelahnya,” pungkas Hasbi. (Fk)
