DIALOGIS.CO, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menyoroti keterbatasan anggaran program pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang bagi daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyebut program tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk, sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
“Program ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada anggaran. Sementara untuk 2026, anggarannya sangat minim,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Ia mengingatkan bahwa dampak dari lemahnya program pengendalian penduduk tidak akan langsung terasa, namun berisiko menjadi persoalan besar di masa mendatang.
Menurutnya, potensi lonjakan jumlah penduduk dapat memengaruhi berbagai sektor, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga ketersediaan lapangan kerja.
“Kalau terjadi ledakan penduduk di 2030, APBD kita bisa terbebani. Dampaknya ke kesehatan, BPJS, ekonomi, sampai lapangan kerja,” tegasnya.
Anhar menilai, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) memiliki tanggung jawab besar dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
Namun demikian, ia menilai peran tersebut belum didukung oleh alokasi anggaran yang memadai.
Ia juga menyoroti evaluasi program sebelumnya, seperti Kampung KB, yang dinilai belum berjalan optimal di lapangan.
“Tahun 2023 ada 20 Kampung KB, tapi yang benar-benar berjalan hanya sebagian. Ini menjadi catatan penting dalam evaluasi program,” ungkapnya.
Menurutnya, temuan tersebut turut memengaruhi alokasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya, sehingga perlu perbaikan dalam implementasi program.
Sementara itu, Kepala DPPKB Kota Samarinda, Deasy Evriyani, menyatakan bahwa program KB saat ini tidak hanya berfokus pada pengendalian jumlah anak, tetapi juga peningkatan kualitas keluarga.
Ia menjelaskan, pendekatan yang dilakukan melalui edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, termasuk menyediakan layanan konsultasi gratis melalui program Sapa KB yang terintegrasi dengan layanan call center. (Adv/ml)
