DIALOGIS.CO, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menilai kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) cukup efektif dalam mendukung program nasional, khususnya dalam upaya penghematan energi.
Kebijakan ini dinilai mampu menekan mobilitas pegawai tanpa mengganggu jalannya aktivitas pemerintahan.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menyampaikan bahwa penerapan WFH merupakan bagian dari kebijakan nasional yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaannya tetap mengacu pada aturan yang berlaku dengan penyesuaian terhadap kondisi daerah masing-masing.
Menurut Helmi, kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi daerah dalam mendukung upaya pengamanan energi secara nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban menjalankan kebijakan tersebut secara optimal.
“Ya, saya kira karena memang ini program nasional dan tujuannya untuk pengamanan energi, kita melaksanakannya sesuai dengan aturan saja,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Helmi menjelaskan, salah satu bentuk penerapan kebijakan WFH adalah dengan membatasi aktivitas ASN pada hari tertentu, seperti hari Jumat.
Pada hari tersebut, ASN diminta tetap berada di rumah selama jam kerja berlangsung dan tidak melakukan aktivitas di luar.
Langkah ini dinilai mampu menekan penggunaan energi, terutama yang berasal dari sektor transportasi dan operasional perkantoran.
Dengan berkurangnya mobilitas, konsumsi bahan bakar dan listrik juga dapat ditekan secara signifikan.
“Kalau bicara efektif ya pasti sangat efektif karena mengurangi aktivitas, tenaga ASN ini mereka wajib hari Jumat itu enggak boleh ke luar rumah sampai jam kerja,” jelasnya.
Meski demikian, Helmi menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak berarti menghentikan seluruh aktivitas pemerintahan.
Ia memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya melalui sistem yang telah diatur.
“Kita enggak tutup 100 persen, tetap ada kegiatan. Kalau ada yang menerima kunjungan ya tetap kita terima juga,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan serupa juga telah diterapkan di berbagai daerah lain sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung efisiensi energi nasional.
Dengan pelaksanaan yang tepat, WFH diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan produktivitas ASN, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. (Adv/ml)
