DIALOGIS.CO, SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda terus mendorong percepatan digitalisasi di sektor pendidikan sebagai bagian dari upaya modernisasi layanan belajar.
Namun, kebijakan tersebut dinilai perlu dibarengi dengan kesiapan infrastruktur agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kesenjangan antarwilayah.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengingatkan bahwa transformasi pendidikan berbasis digital seharusnya diawali dengan pemerataan akses pendukung, terutama jaringan internet di sekolah-sekolah yang berada di kawasan pinggiran.
Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat sejumlah wilayah yang mengalami keterbatasan konektivitas sehingga berpotensi menghambat penerapan sistem pembelajaran digital secara merata.
“Kalau bicara digitalisasi pendidikan, maka infrastruktur dasarnya juga harus siap. Jangan sampai program sudah berjalan, tetapi sekolah masih kesulitan mendapatkan akses internet yang layak,” ujarnya Sabtu (23/5/2026).
Anhar menyebut beberapa wilayah yang menurutnya masih menghadapi persoalan jangkauan internet, di antaranya kawasan Balai Buaya di Kelurahan Bukuan, Loa Kumbar di Kelurahan Loa Buah, serta Tanah Merah di wilayah Samarinda Utara.
Ia menilai, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda memang perlu bergerak menuju sistem pendidikan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Namun, pelaksanaannya harus ditopang perencanaan yang matang dan indikator keberhasilan yang terukur.
Karena itu, Komisi IV DPRD Samarinda mendorong Pemkot menyusun cetak biru (blueprint) digitalisasi pendidikan yang komprehensif agar arah kebijakan, target capaian, serta pemerataan manfaat dapat diukur secara jelas.
“Harus ada indikator yang jelas dalam program ini. Jangan sampai kebijakan berjalan tanpa ukuran keberhasilan yang pasti,” kata Anhar.
DPRD juga menegaskan akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran, guna memastikan digitalisasi pendidikan tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan, tetapi dapat dirasakan seluruh sekolah di Samarinda.
“Yang terpenting adalah memastikan tidak ada siswa yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses infrastruktur digital,” pungkasnya. (Adv/ml)
