DIALOGIS.CO, SAMARINDA – Komisi II DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak hanya fokus pada capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara total, tetapi juga memperhatikan kualitas pertumbuhan tiap sektor penyumbang pendapatan.
Meski realisasi PAD pada triwulan I tahun 2026 tercatat melampaui target berkala, DPRD menilai masih terdapat pekerjaan rumah besar, terutama pada sektor retribusi yang hingga kini belum menunjukkan kinerja optimal.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan capaian PAD secara umum memang menunjukkan tren positif. Hingga akhir triwulan pertama, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 17,24 persen atau melampaui target triwulan yang ditetapkan sebesar 15 persen.
“Secara akumulatif relatif cukup baik. Realisasi PAD sudah mencapai 17,24 persen, melampaui target triwulan pertama yang dipatok sebesar 15 persen,” ujar Iswandi, Sabtu (23/5/2026).
Menurut dia, capaian tersebut masih ditopang kuat oleh sektor pajak daerah yang mampu mencatat realisasi sebesar 20,11 persen.
Kontributor terbesar berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makanan dan minuman, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak hotel, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Namun di sisi lain, Iswandi menilai kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kesehatan fiskal daerah. Sebab, sektor retribusi yang seharusnya turut menjadi sumber pendapatan justru baru terealisasi sebesar 11,72 persen pada periode yang sama.
Ia menyoroti masih rendahnya kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola retribusi. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera dievaluasi agar tidak berdampak pada pencapaian target pendapatan hingga akhir tahun.
“Seperti Dinas Perhubungan, BPKAD, dan Sekretariat Daerah. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius Pemkot untuk segera dibenahi,” tegasnya.
Selain mengevaluasi pendapatan, forum tersebut juga membahas implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan efektivitas serapan belanja.
Iswandi menilai digitalisasi transaksi belum otomatis menyelesaikan persoalan mendasar, seperti pendataan objek pendapatan yang belum optimal, rendahnya kepatuhan, lemahnya pengawasan, hingga potensi kebocoran di lapangan.
“Mendorong digitalisasi itu langkah yang bagus, tetapi nyatanya belum mampu mengikis persoalan mendasar yang ada sebelumnya,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II mendorong Pemkot membangun sistem integrasi data berbasis dashboard yang terhubung langsung dengan seluruh OPD pengelola pendapatan agar pemantauan bisa dilakukan secara berkala dan real time.
DPRD juga meminta rapat evaluasi pendapatan dilaksanakan rutin setiap bulan sehingga persoalan yang muncul dapat segera ditangani dan target penerimaan daerah tetap terjaga hingga akhir tahun. (Adv/ml)
