DIALOGIS.CO, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mulai melakukan langkah penghematan anggaran sebagai respons atas berkurangnya alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Kebijakan tersebut ditempuh untuk memastikan program kerja dan fungsi kelembagaan tetap berjalan di tengah tekanan terhadap kondisi keuangan daerah.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, mengatakan efisiensi menjadi pilihan yang harus dilakukan agar pelaksanaan tugas legislatif tidak terganggu oleh penyesuaian anggaran yang terjadi tahun ini.
Menurut Celni, sejumlah pos belanja yang dinilai tidak bersentuhan langsung dengan fungsi utama DPRD menjadi prioritas untuk dikurangi.
Langkah itu dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Untuk mengatasi dampak pemotongan DBH, kami kurangkan beberapa kegiatan. Di antaranya pemotongan anggaran makan minum dan perjalanan dinas,” ujarnya, Jumat (29/5/2026).
Ia menjelaskan, pengurangan pada belanja konsumsi dan perjalanan dinas dipilih karena dinilai masih memungkinkan untuk diefisienkan.
Sementara itu, kegiatan yang berkaitan dengan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan tetap menjadi prioritas utama.
Kebijakan tersebut juga menjadi bentuk penyesuaian terhadap kondisi fiskal daerah yang terdampak oleh kebijakan transfer anggaran dari pemerintah pusat.
DPRD menilai langkah cepat diperlukan agar tidak terjadi gangguan terhadap agenda-agenda strategis yang telah direncanakan sebelumnya.
Meski melakukan penghematan di beberapa sektor, Celni memastikan roda pemerintahan dan program pembangunan tetap berjalan sesuai target. Menurutnya, efisiensi bukan berarti mengurangi kinerja, melainkan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.
“Efisiensi ini dilakukan supaya roda pemerintahan tetap berjalan meski ada pengurangan anggaran,” katanya.
Di tengah berkurangnya DBH, Samarinda masih memiliki penopang fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif tinggi.
Celni menyebut kontribusi PAD selama ini cukup membantu mendukung berbagai program pembangunan, termasuk realisasi pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah terus memperkuat sumber-sumber PAD agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat dikurangi dan pembangunan tetap berkelanjutan. (Adv/ml)
