DIALOGIS.CO, SAMARINDA — Pemerataan akses pendidikan menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Pemerintah kota dinilai perlu memperkuat kebijakan pendidikan, mulai dari penyediaan sekolah negeri hingga program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengatakan persoalan pendidikan di Kota Tepian masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait keterbatasan daya tampung sekolah negeri dan belum optimalnya dukungan pembiayaan bagi peserta didik.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menghadirkan program beasiswa yang lebih kuat sebagai bentuk dukungan terhadap pelajar dan mahasiswa asal Samarinda yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik. Besaran bantuan, kata dia, dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
“Kalau soal beasiswa, semestinya memang ada. Paling tidak mahasiswa atau pelajar asal Samarinda yang berprestasi mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Tinggal disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah,” ujar Anhar, Rabu (8/7/2026).
Selain beasiswa, Anhar menyoroti persoalan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang setiap tahun masih menimbulkan persoalan.
Ia menilai masalah tersebut tidak hanya berkaitan dengan mekanisme penerimaan, tetapi juga akibat jumlah sekolah negeri yang belum mampu mengikuti pertumbuhan penduduk.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Palaran. Anhar menyebut kawasan tersebut membutuhkan tambahan sekolah tingkat SMP karena jumlah lulusan sekolah dasar terus meningkat, sementara kapasitas sekolah negeri masih terbatas.
“Kalau melihat kondisi di Palaran, sebenarnya sudah saatnya dibangun SMP baru. Jumlah lulusan SD cukup banyak, tetapi daya tampung sekolah negeri masih terbatas sehingga banyak siswa harus bersekolah jauh dari tempat tinggalnya,” katanya.
Anhar juga mendorong pemerintah kota menyiapkan skema bantuan pendidikan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dan harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi solusi sementara sambil menunggu pembangunan fasilitas pendidikan baru.
Ia menilai pemerataan pendidikan harus menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan anggaran.
Menurutnya, pembangunan sekolah baru dan peningkatan fasilitas pendidikan lebih mendesak untuk menjamin seluruh anak mendapatkan akses pendidikan yang layak.
“Kalau sekolahnya kurang, ya bangun sekolahnya. Yang dibutuhkan sekarang adalah pemerataan pembangunan pendidikan agar setiap anak di Samarinda memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak,” tegasnya. (Adv/ml)
