DIALOGIS.CO, SAMARINDA – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Syaputra, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengkaji secara matang rencana penataan penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran atau Pertamini.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan aspek keselamatan sekaligus dampak sosial dan ekonomi yang akan dirasakan masyarakat.
Samri mengatakan hingga kini belum terdapat aturan daerah yang secara khusus melarang aktivitas penjualan BBM eceran. Karena itu, setiap langkah penataan perlu didasarkan pada regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun masyarakat.
“Penataan harus mengedepankan keselamatan, tetapi juga memberikan jalan keluar bagi masyarakat yang terdampak,” ujarnya, Sabtu (1/8/2026).
Menurutnya, usaha BBM eceran memang memiliki risiko apabila tidak memenuhi standar keselamatan, terutama dalam proses penyimpanan dan penyaluran bahan bakar. Namun, keberadaan Pertamini juga masih dibutuhkan, terutama di wilayah yang memiliki akses terbatas terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Samri menilai penertiban yang dilakukan tanpa menyiapkan alternatif berpotensi menimbulkan persoalan baru. Salah satunya adalah meningkatnya antrean di SPBU yang hingga kini masih kerap terjadi di sejumlah titik di Kota Samarinda.
Karena itu, Komisi I DPRD Samarinda mendorong Pemkot berkoordinasi dengan PT Pertamina untuk menyiapkan skema pembinaan bagi pelaku usaha BBM eceran. Menurutnya, pelaku usaha dapat diarahkan menjadi bagian dari jaringan distribusi resmi, seperti Pertashop atau skema penjualan lain yang memenuhi standar keselamatan.
Langkah tersebut dinilai dapat menjadi solusi yang mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus meningkatkan aspek keamanan dalam distribusi BBM. Dengan demikian, proses penataan tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga menjaga keberlangsungan usaha masyarakat.
“Jangan hanya melarang, tetapi siapkan solusi yang adil bagi masyarakat dan pelaku usaha,” tegasnya. (Adv/ml)
