DIALOGIS.CO, SAMARINDA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mempercepat penyelesaian sejumlah proyek strategis sekaligus meningkatkan transparansi pelaksanaannya.
Selain itu, fraksi juga menyoroti pengelolaan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) agar lebih tepat sasaran dan mendukung kebutuhan pelayanan publik.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan, saat membacakan pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Samarinda.
Menurut Adnan, pemerintah perlu memastikan proyek-proyek strategis yang masih berjalan dapat diselesaikan sesuai target sehingga segera memberikan manfaat bagi masyarakat.
Proses pengerjaan juga dinilai perlu disertai keterbukaan informasi agar memudahkan pengawasan dan evaluasi.
“Fraksi Partai Golkar menghimbau Pemerintah Kota Samarinda untuk segera menuntaskan dan menyempurnakan proyek fisik seperti Pasar Pagi Baru, Terowongan Samarinda serta Teras Samarinda secara disiplin dan tepat waktu. Pemerintah juga diharapkan meningkatkan transparansi progres pengerjaan agar memudahkan evaluasi,” kata Adnan, Rabu (29/7/2026).
Selain proyek strategis, Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah mengelola SiLPA secara lebih optimal. Menurutnya, sisa anggaran perlu diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah, mendukung kebutuhan pelayanan publik yang mendesak, serta memperkuat program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah terus melakukan pengendalian belanja dan rasionalisasi anggaran guna menjaga kesehatan fiskal daerah.
Langkah tersebut dinilai penting agar potensi defisit anggaran pada tahun-tahun berikutnya dapat diantisipasi melalui penguatan pendapatan dan efisiensi belanja.
Di sisi lain, Golkar mengapresiasi sejumlah capaian pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Samarinda, mulai dari penanganan banjir, pembangunan infrastruktur, penataan bantaran Sungai Karang Mumus, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik yang dinilai mulai dirasakan masyarakat.
“Atas berbagai capaian tersebut, Fraksi Partai Golkar tetap memberikan persetujuan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan harapan seluruh catatan yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah,” ungkap Adnan.
Meski menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi peraturan daerah, Fraksi Partai Golkar berharap seluruh masukan terkait percepatan proyek strategis, pengelolaan SiLPA, transparansi pembangunan, dan penguatan fiskal daerah menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan ke depan. (Adv/ml)
