DIALOGIS.CO, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menerapkan pemungutan pajak daerah secara proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi masing-masing pelaku usaha.
Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah mengatakan, kebijakan perpajakan harus memiliki dasar yang jelas dan diterapkan secara adil. Besaran omzet usaha, kata dia, perlu menjadi salah satu pertimbangan, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
“Kalau bicara pemungutan pajak 10 persen, harus adil, kalau satu kena, satu tidak, itu tidak adil,” kata Helmi, Senin (17/8/2026).
Menurutnya, kewajiban membayar pajak jangan sampai justru menjadi beban bagi pelaku usaha kecil yang masih dalam tahap mengembangkan usahanya. Karena itu, penerapan pajak perlu disesuaikan dengan kemampuan usaha dan ketentuan yang berlaku.
Selain aspek pemungutan, Helmi menekankan pentingnya keseimbangan antara kewajiban pajak dengan manfaat yang diterima masyarakat. Pajak yang dibayarkan masyarakat melalui aktivitas konsumsi maupun usaha dinilai harus kembali dalam bentuk pelayanan dan fasilitas yang memadai.
“Dan ini juga harus disertai dengan peningkatan fasilitas yang diberikan juga kepada pelanggan,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Samarinda juga mulai memetakan potensi penerimaan dari pemanfaatan aset daerah untuk kegiatan usaha.
Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti mengatakan, penggunaan aset milik pemerintah daerah untuk kegiatan usaha dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Ada kontribusinya, menggunakan aset daerah itu ada pembayaran pajaknya,” kata Neneng.
Ia mengatakan, pemerintah daerah perlu melakukan pendataan dan pemetaan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi menjadi sumber penerimaan daerah, termasuk kegiatan usaha yang memanfaatkan aset milik pemerintah.
“Ke depannya juga kita formulasikan, lacak mana saja potensi (untuk pendapatan daerah),” demikian Neneng. (Adv/ml)
