DIALOGIS.CO, SAMARINDA – Komisi II DPRD Kota Samarinda menilai alokasi anggaran pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Diskumi) belum sepenuhnya berpihak pada penguatan sektor koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perindustrian.
Legislator meminta penyusunan anggaran ke depan lebih diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengungkapkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran Diskumi menunjukkan sebagian besar dana masih digunakan untuk kebutuhan operasional dan kegiatan internal organisasi, bukan untuk program pemberdayaan masyarakat.
Menurut dia, hingga pertengahan tahun realisasi anggaran Diskumi telah mencapai sekitar 48 persen dari total pagu sebesar Rp14 miliar.
Namun, serapan tersebut belum mencerminkan besarnya dukungan anggaran terhadap sektor-sektor yang menjadi tugas utama organisasi perangkat daerah tersebut.
Iswandi menjelaskan, anggaran yang benar-benar dialokasikan untuk program pengembangan koperasi, UMKM, dan perindustrian nilainya relatif kecil jika dibandingkan dengan total anggaran yang dikelola.
“Tapi untuk program yang langsung menyentuh masyarakat jumlahnya relatif kecil,” ujarnya Sabtu (27/6/2026).
Ia merinci, bidang koperasi hanya memperoleh alokasi sekitar Rp400 juta, sementara sektor UMKM tidak memiliki alokasi program khusus. Adapun bidang perindustrian mendapat anggaran sekitar Rp504 juta.
Bila diakumulasikan, lanjut Iswandi, anggaran yang digunakan untuk program substantif di ketiga sektor tersebut hanya berkisar Rp1,9 miliar. Padahal, Diskumi memiliki peran strategis dalam memperkuat kelembagaan koperasi, meningkatkan daya saing pelaku UMKM, dan mendorong pertumbuhan sektor industri daerah.
Karena itu, Komisi II DPRD Samarinda meminta pola penyusunan program tidak lagi didominasi kegiatan administratif, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat. Menurut Iswandi, program pemberdayaan, termasuk pelatihan, harus dirancang berdasarkan aspirasi pelaku usaha agar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas dan produktivitas mereka.
“Jika masyarakat membutuhkan pelatihan tertentu, maka itu yang harus menjadi prioritas. Jangan sampai program dibuat atas nama kepentingan rakyat, tetapi tidak menjawab kebutuhan yang sebenarnya,” pungkasnya. (Adv/ml)
