DIALOGIS.CO, SANGATA – Pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah mencuat sebagai isu prioritas dan menjadi fokus perhatian utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Komisi C DPRD Kutim, yang secara khusus membidangi urusan infrastruktur, dengan tegas menegaskan komitmennya untuk mendorong kebijakan yang proaktif dalam mengatasi kesenjangan antarwilayah. Fokus kebijakan ini khususnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil dan kerap terabaikan.
Aldryansyah, seorang Anggota Komisi C DPRD Kutim, dalam wawancaranya menyatakan bahwa masalah ketimpangan pembangunan ini merupakan catatan krusial dan mendesak yang harus direspons secara serius oleh semua pihak, baik dari jajaran eksekutif maupun legislatif. Ia lebih lanjut mengungkapkan bahwa pola penyaluran dan alokasi anggaran pembangunan selama ini dinilai menjadi faktor pendorong utama yang memperlebar kesenjangan tersebut.
“Ini catatan penting buat kami terkait persoalan kesenjangan wilayah, apalagi di Kabupaten Kutai Timur ini kan kesenjangan wilahnya sangat besar yah, karena dominan anggaran turun itu di daerah-daerah yang dekat pemerintahan dan hal itu menjadi problem juga,” ujar Aldryansyah, menganalisis akar persoalan.
Dampak nyata dari ketimpangan alokasi anggaran ini, menurut penuturan Aldryansyah, sangat dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan. Daerah-daerah yang secara geografis jauh dari pusat kota atau ibu kota kabupaten seringkali menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mengakses layanan dasar yang seharusnya menjadi hak mereka sebagai warga negara. Padahal, kata dia, pembangunan infrastruktur di sektor-sektor mendasar ini merupakan pondasi utama bagi peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Berbagai persoalan mendasar dan klasik masih terus menghantui wilayah tertinggal di Kutai Timur. Mulai dari keterbatasan akses terhadap perumahan yang layak huni, kondisi jalan yang menghubungkan antarwilayah yang memprihatinkan dan sering tidak terpelihara, hingga kesulitan mendapatkan air bersih dan listrik yang memadai, masih menjadi tantangan sehari-hari yang dihadapi warga.
“Mengingat di lapangan masyarakat ini kan banyak sekali yang butuh, mungkin dari segi rumah layak huni, dari segi konektivitas antara wilayah, dan dari segi air bersih dan listrik, ini jadi permasalahan,” tuturnya, merinci kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani.
Menghadapi situasi dan tantangan yang kompleks ini, Aldryansyah dengan tegas menegaskan bahwa perannya bersama Komisi C akan terus aktif dalam mengawal dan mendorong implementasi program-program pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa arah dan prioritas pembangunan ke depan dapat benar-benar menjangkau daerah-daerah yang selama ini tertinggal dan secara signifikan mengurangi kesenjangan yang telah lama ada.
“Dan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah dan terkhususnya juga kami di Komisi C, kami terus mendorong program-program Bupati yang sekarang ini,” pungkas Aldryansyah, menutup pernyataannya.
Dukungan politik dan pengawasan yang konstruktif dari DPRD ini diharapkan dapat memacu percepatan pembangunan infrastruktur yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan adanya komitmen dan sinergi yang kuat antara lembaga legislatif dan eksekutif, diharapkan pembangunan tidak lagi terpusat hanya di wilayah tertentu yang dekat dengan pusat pemerintahan, tetapi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Kutai Timur dari berbagai penjuru, yang pada akhirnya akan membawa dampak positif terhadap pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh. (Adv/jn)
