DIALOGIS.CO, SANGATTA – Proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memasuki fase yang semakin mendalam dan teknis, menandai periode krusial dalam perencanaan fiskal daerah. Menyikapi tahapan yang penuh dengan dinamika ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Edy Markus, yang berasal dari Fraksi NasDem, secara terbuka memaparkan perkembangan terbaru serta komitmen politik fraksinya untuk memastikan bahwa produk anggaran yang dihasilkan nantinya benar-benar mencerminkan dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.
Edy Markus, dalam penjelasan rincinya, menerangkan bahwa serangkaian tahapan formal dan prosedural telah berhasil dilalui sebelum pembahasan teknis yang lebih detail dimulai. Proses panjang ini dimulai dengan perumusan kebijakan umum anggaran sementara, yang kemudian ditetapkan dan disahkan menjadi program-program prioritas yang akan menjadi fokus utama pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
“Kemari itu kan sudah rapat terkait persoalan kebijakan anggaran umum sementara, dan program prioritasnya juga kan sudah di paripurna, dan dalam minggu kedepan ini kan sudah masuk pembahasan di badan anggaran,” jelas Edy Markus mengenai alur dan timeline proses legislasi anggaran.
Meskipun secara personal dan struktural tidak tergabung dalam Panitia Anggaran (Banggar) DPRD, yang merupakan panitia kerja inti yang akan melakukan pembahasan detail dan negosiasi teknis dengan pihak eksekutif, Edy Markus dengan tegas menegaskan bahwa peran serta, partisipasi aktif, dan fungsi pengawasannya terhadap seluruh proses tersebut tetap akan berjalan secara optimal. Mekanisme koordinasi internal fraksi, menurutnya, akan menjadi jaminan dan saluran strategis agar setiap keputusan penting yang diambil di dalam ruang panitia anggaran tetap sejalan dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Fraksi NasDem.
“Nah saya sendiri ndak masuk di dalam badan anggaran, tapi kami dari fraksi NasDem tentu akan berkoordinasi dengan fraksi yang ada di badan anggaran,” ujarnya, menjelaskan strategi untuk mempertahankan pengawasan meski tidak berada di posisi inti.
Koordinasi yang intens, transparan, dan berkelanjutan ini, menurut penjelasan Edy lebih lanjut, memiliki tujuan yang sangat fundamental dan prinsipil. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa suara, harapan, harapan, dan kepentingan riil masyarakat, yang selama ini diserap melalui berbagai interaksi langsung, kunjungan kerja, dan dialog dengan konstituen di daerah pemilihannya, tidak tergerus, terdistorsi, atau terabaikan dalam setiap butir kebijakan, program, dan alokasi dana yang dirumuskan. Bagi Edy Markus dan Fraksi NasDem secara keseluruhan, fungsi representasi dan penyaluran aspirasi ini adalah tugas konstitusional dan amanah politik yang tidak dapat dikompromikan kualitasnya.
“Dalam hal memastikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu yang kita perjuangkan,” pungkas Edy Markus dengan tegas dan penuh keyakinan, menutup wawancara.
Pernyataan penuh komitmen ini semakin mengukuhkan posisi dan peran Fraksi NasDem sebagai bagian dari dewan yang berdedikasi untuk menjadikan anggaran daerah bukan sebagai dokumen administratif belaka, melainkan sebagai instrumen pembangunan yang akuntabel, responsif, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata. Pembahasan mendalam di Banggar diprediksi oleh banyak pengamat akan berlangsung sangat intens dan mungkin alot dalam beberapa minggu ke depan, sebuah periode di mana setiap fraksi akan memperjuangkan program-program prioritas dan kepentingan daerah pemilihannya untuk dapat diakomodasi dalam postur dan belanja APBD tahun berikutnya, mencerminkan dinamika demokrasi deliberatif di tingkat daerah. (Adv/jn)
