DIALOGIS.CO, SANGATTA – Komitmen untuk menyetarakan pembangunan infrastruktur dasar hingga ke wilayah terpencil terus digaungkan dan diperjuangkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Edy Markus, salah satu anggota dewan yang aktif menyuarakan isu ini, menekankan dengan tegas bahwa prinsip pembangunan yang inklusif dan merata harus benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di daerah paling pelosok dan sering kali terabaikan dalam perencanaan pembangunan.
“Daerah-daerah terpencil itu harus diperjuangkan dengan maksimal,” tegas Edy Markus dalam pernyataannya yang berisi tekad politik untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat di kawasan tertinggal.
Pernyataan tegas ini bukan sekadar wacana atau retorika politik semata, melainkan mencerminkan agenda nyata dan konkret yang terus diperjuangkannya dalam berbagai forum perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat panitia kerja hingga rapat paripurna. Fokus pembangunan yang diarahkan pada daerah terpencil dinilai sebagai langkah strategis dan fundamental untuk memutus mata rantai ketertinggalan yang sudah berlangsung lama serta membuka akses terhadap berbagai layanan dasar yang selama ini masih sangat terbatas ketersediaannya bagi masyarakat.
Edy Markus memaparkan beberapa tantangan mendasar dan krusial yang masih dihadapi oleh masyarakat di wilayah tersebut. Menurutnya, masalah infrastruktur transportasi, khususnya jalan, menjadi penghambat utama yang berimbas secara langsung dan tidak langsung pada aspek mobilitas, ekonomi, dan sosial warga. Selain itu, dua sektor vital lainnya yang juga masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah adalah pendidikan dan energi.
“Kebutuhan masyarakat itu kan seperti jalan misalnya, kemudian pendidikan sebab masih ada sekolah yang belum ada tempatnya dan juga air dan listrik,” papar Edy, merinci secara spesifik persoalan-persoalan yang dihadapi warga di daerah terpencil.
Kondisi riil di lapangan ini mengindikasikan suatu fakta bahwa meskipun pembangunan secara makro dan agregat terus menunjukkan kemajuan, disparitas atau kesenjangan yang lebar antara kawasan pusat pertumbuhan dan daerah terpencil masih menjadi persoalan serius. Minimnya akses jalan yang layak dan beraspal, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta belum meratanya distribusi air bersih dan listrik merupakan persoalan kompleks dan multidimensi yang memerlukan intervensi serius, berkelanjutan, dan terintegrasi dari semua pemangku kepentingan.
Edy Markus menegaskan kembali komitmennya bahwa isu-isu mendasar dan kemanusiaan ini akan terus menjadi perhatian utama dan prioritas dalam setiap proses pengambilan kebijakan, perencanaan program, dan alokasi anggaran di tingkat daerah. Upaya sistematis dan terukur ini diharapkan tidak hanya mampu mengecilkan kesenjangan antarwilayah, tetapi juga secara signifikan dapat meningkatkan kualitas hidup dan membuka akses peluang yang lebih luas bagi masyarakat di daerah tertinggal. Dengan demikian, cita-cita pembangunan yang berkeadilan dan inklusif bukan hanya sekadar cita-cita yang tertulis di dalam dokumen perencanaan, melainkan suatu keniscayaan dan target operasional yang harus diwujudkan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, mewujudkan integrasi nasional yang lebih kuat. (Adv/jn)
