DIALOGIS.CO, SAMARINDA – Perbaikan jalan lingkungan dan gang masih menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan warga kepada DPRD Kota Samarinda dalam pelaksanaan reses Masa Persidangan II Tahun 2026.
Temuan tersebut akan menjadi salah satu dasar bagi DPRD dalam menentukan rekomendasi program prioritas yang akan dibahas bersama Pemerintah Kota Samarinda pada penyusunan anggaran tahun mendatang.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, mengatakan hasil reses dari seluruh daerah pemilihan (dapil) telah disampaikan dalam rapat paripurna internal DPRD. Forum tersebut secara khusus membahas berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota dewan selama turun ke lapangan.
Menurut Viktor, setiap dapil memiliki kebutuhan pembangunan yang berbeda sesuai kondisi wilayah masing-masing. Meski demikian, usulan terkait pembangunan infrastruktur lingkungan tetap menjadi persoalan yang paling dominan hampir di seluruh wilayah.
Ia menyebutkan, masyarakat masih banyak mengusulkan peningkatan kualitas jalan lingkungan, perbaikan gang, serta penyediaan akses dasar yang dinilai belum memadai. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan pembahasan DPRD bersama pemerintah daerah agar dapat masuk dalam skala prioritas pembangunan.
Selain merangkum hasil reses, DPRD Kota Samarinda juga mulai mempelajari dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diterima dalam bentuk salinan digital. Dokumen tersebut akan menjadi bahan evaluasi sebelum DPRD menyampaikan pandangan dan rekomendasi kepada pemerintah kota.
Viktor menjelaskan, pembahasan hasil pemeriksaan BPK dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil kajian tersebut nantinya akan disampaikan dalam bentuk masukan maupun solusi agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Di sisi lain, DPRD juga masih melanjutkan rapat dengar pendapat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Pembahasan itu bertujuan menyelaraskan usulan masyarakat dengan rencana program kerja perangkat daerah sehingga aspirasi yang disampaikan memiliki peluang untuk direalisasikan.
Menurutnya, proses sinkronisasi antara hasil reses dan program pemerintah menjadi tahapan penting agar pembangunan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas yang telah ditetapkan.
“Kalau dari hasil reses, masing-masing dapil punya prioritasnya sendiri. Tetapi yang paling banyak itu berkaitan dengan fisik, seperti perbaikan gang dan jalan. Itu yang paling dominan,” tutup Viktor. (Adv/ml)
