DIALOGIS.CO, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bersiap melakukan langkah terpadu untuk menekan polusi debu yang bersumber dari truk pengangkut material tanpa penutup. Penegakan aturan akan melibatkan Satpol PP dan kepolisian agar penertiban di lapangan lebih efektif.
Kepala Dishub Kutim, Poniso Suryo Renggono, menjelaskan selama ini pemerintah hanya mengandalkan sosialisasi dan teguran kepada pemilik serta sopir truk. Namun pola tersebut tidak cukup menghasilkan perubahan perilaku.
“Kalau hanya imbauan saja tidak akan menimbulkan efek jera. Harus ada aturan yang bisa mengikat dan disertai sanksi,” tutur Poniso.
Truk pengangkut tanah dan material tambang yang dibiarkan beroperasi tanpa penutup bak, kata dia, tidak hanya mengotori jalan, tetapi juga mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat. Para pengendara motor paling merasakan dampaknya karena harus menembus kepulan debu saat melintas.
Poniso mengaku, dirinya pun sering menghadapi kondisi serupa di kawasan Bukit Pelangi yang menjadi area perkantoran pemerintahan. “Kita lewat, debunya langsung menempel. Sampai kantor pun seragam sudah kotor,” ungkapnya.
Untuk itu, Dishub Kutim kini menelusuri payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) maupun peraturan bupati (Perbup) yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar penindakan. Jika belum tersedia, pihaknya akan mendorong penyusunan regulasi baru yang lebih spesifik mengatur pengangkutan material.
Langkah selanjutnya adalah memperkuat pengawasan di jalur yang kerap dilintasi truk material. Dishub akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan aparat kepolisian agar penindakan di lapangan tidak lagi berhenti pada teguran lisan.
“Kalau ini sudah masuk sebagai keluhan dan harapan masyarakat, Perda bisa menjadi dasar aparat untuk bertindak tegas,” pungkas Poniso. (adv/prokopimkutim/jn)
