DIALOGIS.CO, SANGATTA – Pembukaan lahan pertanian baru di Kutai Timur (Kutim) dinilai harus diawali dengan kejelasan status kepemilikan lahan tidur yang tersebar di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan oleh Novel Tyty Paembonan, anggota Komisi C DPRD Kutim, dalam wawancara di Sangatta. Langkah ini dianggap sebagai fondasi utama sebelum segala bentuk program pengembangan pertanian dan ketahanan pangan dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan. Tanpa kejelasan status lahan, investasi dan program pemerintah berisiko tinggi mengalami kebuntuan di kemudian hari, bahkan berpotensi menimbulkan konflik sosial.
Menurutnya, langkah ini crucial untuk menyelaraskan program ketahanan pangan pemerintah pusat dengan potensi yang dimiliki daerah. “Ya, jadi kan ini ada hubungannya dengan bagaimana program pemerintah melalui presiden tentang ketahanan pangan. Mau tidak mau, suka tidak suka, hari ini Kutim ini punya banyak lahan tidur. Persoalannya lahan tidur ini statusnya seperti apa? Itu harus diperjelas dulu,” ujar Paembonan. Pernyataan ini menekankan bahwa Kutim sebenarnya memiliki aset strategis berupa lahan tidur yang luas, yang bisa menjadi modal berharga untuk menjawab tantangan ketahanan pangan nasional. Namun, aset tersebut saat ini seperti harta karun yang terkunci, di mana kuncinya adalah kejelasan status hukum kepemilikan dan penguasaan lahannya.
Ia meyakini, dengan status lahan yang jelas, disertai dengan ketersediaan petani dan program yang matang, pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh. Keyakinan ini berdasarkan pada besarnya perhatian yang telah ditunjukkan pemerintah pusat terhadap sektor pertanian. Ia menggambarkan besarnya perhatian pusat terhadap sektor pertanian dengan menyoroti program yang melibatkan aparat. “Bayangin aja aparat TNI-Polri yang disuruh tanam jagung kan. Iya kan? Masa petani kita nggak disupport? iya kan? Ketersediaan pupuk, alat pertanian, iya kan? Saya yakin pasti disupport,” tegasnya. Perbandingan dengan program yang melibatkan TNI-Polri ini digunakan untuk memperkuat argumennya bahwa jika pemerintah pusat sampai mengerahkan aparat untuk bercocok tanam, maka sudah seharusnya dukungan untuk para petani sungguhan, yang merupakan ujung tombak ketahanan pangan, akan jauh lebih besar dan komprehensif, asalkan daerah telah mempersiapkan fondasinya dengan baik.
Lebih lanjut, politikus ini menekankan pentingnya sinergi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi ini tidak boleh sekadar retorika, tetapi harus diwujudkan dalam perencanaan yang terpadu dan implementasi yang konkret. “Yang pasti itu selalu kerja sama pemerintah pusat dan daerah terkait dengan misalnya pembukaan lahan pertanian harus betul-betul sejalan. Supaya dalam rangka untuk menyusun rencana, kemudian support terhadap rencana kegiatan itu betul-betul terarah, Kita punya target yang jelas. Oh ini padi, oh ini sayur mayur, oh ini apa dan apa, jagung dan sebagainya,” pungkas Paembonan. Penekanan pada “target yang jelas” untuk komoditas tertentu seperti padi, sayur-mayur, dan jagung menunjukkan perlunya pendekatan yang tidak serampangan. Setiap lahan yang dibuka harus memiliki rencana tanam dan komoditas unggulan yang spesifik, disesuaikan dengan kondisi agroklimat dan potensi pasar. Hal ini akan memastikan bahwa pembukaan lahan tidak hanya mengejar luas areal, tetapi juga pada produktivitas dan nilai ekonomi yang dihasilkan, sehingga benar-benar berkontribusi pada ketahanan pangan yang tangguh dan peningkatan kesejahteraan petani di Kutai Timur. Dengan demikian, kejelasan status lahan tidur adalah langkah pertama yang krusial dalam sebuah perjalanan panjang menuju kemandirian pangan, yang harus diikuti dengan sinergi, perencanaan matang, dan dukungan berkelanjutan bagi para petani. (Adv/jn)
