DIALOGIS.CO – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menjaga komitmennya dalam memperkuat pembangunan dari akar rumput melalui penyaluran Dana Desa kepada seluruh desa di wilayahnya.
Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini tidak hanya menjadi simbol perhatian pusat terhadap desa, tapi juga sebagai instrumen konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan hak setiap desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Dalam pengelolaannya, desa wajib mengikuti petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan, serta panduan tambahan dari Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri.
“Penggunaan Dana Desa harus akuntabel dan tepat sasaran. Ini bukan hanya soal anggaran, tetapi juga tentang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa,” ujar Arianto saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (6/5/2025).
Salah satu bentuk nyata penggunaan Dana Desa adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ditujukan bagi warga prasejahtera. BLT ini sudah menjadi bagian dari prioritas nasional dan maksimal menyerap 15 persen dari total Dana Desa yang diterima masing-masing desa.
“Bantuan yang disalurkan sebesar Rp300 ribu per bulan, diberikan selama 12 bulan. Ini sudah berjalan di desa-desa di Kukar dan sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok,” jelas Arianto.
Untuk menjaga keteraturan, BLT disalurkan mengikuti skema dua tahap pencairan Dana Desa setiap tahun. Meski dibayarkan secara bulanan, pencairan boleh dilakukan secara kumulatif per triwulan. Misalnya, dana Januari hingga Maret bisa dibayarkan sekaligus pada April. Namun, Arianto mengingatkan agar desa tetap menaati waktu penyaluran dan tidak mencairkan dana sebelum waktunya.
“Proses penyaluran BLT harus disertai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang lengkap. Ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik,” tegasnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar dalam memastikan bahwa pembangunan dan kesejahteraan benar-benar menyentuh masyarakat desa, dari yang paling bawah hingga ke level kebijakan. (Adv/fk)
