DIALOGIS.CO, SANGATTA – Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) secara konsisten menjalankan strategi bertahap dan terencana untuk memperluas cakupan dan jangkauan layanan darurat kebakarannya di seluruh wilayah administrasi. Target awal yang secara resmi dicanangkan adalah memastikan bahwa setiap kecamatan memiliki akses yang memadai terhadap layanan responsif dan profesional penanggulangan kebakaran.
Pandi Widiarto, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, dengan jelas menjelaskan bahwa langkah pertama dan mendasar yang menjadi komitmen politik pemerintah daerah adalah menghadirkan unit operasional pemadam di setiap ibu kota kecamatan. Keberadaan unit damkar di pusat-pusat pemerintahan kecamatan ini dianggap sebagai fondasi dasar dan infrastruktur kritis sistem penanggulangan kebakaran yang merata dan berkeadilan.
“Minimal di 18 kecamatan itu hadir dulu,” ujar Pandi.
Penetapan target strategis ini menjadi indikator kinerja yang jelas dan terukur bagi percepatan pembangunan infrastruktur keselamatan dan proteksi masyarakat. Dengan memiliki unit damkar yang operasional di setiap ibu kota kecamatan, kapasitas respons terhadap insiden kebakaran di wilayah inti setiap distrik diharapkan dapat menjadi lebih cepat, efektif, dan profesional.
Widiarto juga secara jujur mengakui bahwa kebijakan ekspansi layanan ini bersifat dinamis, fleksibel, dan akan terus disesuaikan dengan karakteristik geografis, demografis, serta luas wilayah setiap kecamatan. Satu unit damkar untuk satu kecamatan bukanlah solusi final dan komprehensif, melainkan sebuah langkah awal dan fondasi dasar yang akan terus dikembangkan.
“Terlepas dari satu kecamatan ada satu yang luas otomatis ada kebijakan juga lagi nnti, seperti sangkulirang terbagi wilayahnya dengan pulau otomatis dia tidak mungkin hanya memiliki satu mobil damkar saja,” jelasnya.
Penjelasan visioner ini menunjukkan kesadaran dan pemahaman mendalam pemerintah akan kompleksitas dan heterogenitas geografis Kutai Timur, yang terdiri dari wilayah daratan yang luas dan kepulauan. Kecamatan dengan wilayah geografis yang luas, topografi kompleks, atau terpencar di beberapa pulau, seperti Sangkulirang, tentu membutuhkan armada, personel, dan posko yang lebih dari satu unit untuk memastikan waktu tanggap darurat yang optimal dan standar.
Oleh karena pertimbangan efektivitas dan efisiensi geografis tersebut, strategi yang diambil untuk sementara waktu adalah fokus pada penempatan unit damkar di lokasi-lokasi strategis dan pusat-pusat konsentrasi populasi terlebih dahulu. Widiarto dengan tegas menegaskan kebijakan prioritas ini, “Paling tidak kita punya dulu di pusat-pusat kecamatan, makanya untuk semntara waktu kita prioritaskan dulu di ibu kota kecamatan yang harus diprioritaskan.”
Kebijakan prioritas spasial ini diharapkan dapat segera diimplementasikan secara konsisten untuk membangun jaringan layanan pemadam kebakaran yang paling dasar dan essensial terlebih dahulu. Setelah target fundamental ini berhasil tercapai secara penuh, pemerintah daerah akan melanjutkan dan mengakselerasi ke tahap pengembangan berikutnya dengan menambah jumlah armada, merekrut personel, dan membangun posko baru di wilayah-wilayah yang dinilai rawan, rentan, dan membutuhkan akses layanan yang lebih intensif. (Adv/jn)
