DIALOGIS.CO, SANGATTA – Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapatkan dorongan kuat dari lembaga legislatif untuk segera mempercepat pembangunan dan penyediaan pos pemadam kebakaran (Damkar) di seluruh wilayah kecamatan. Langkah ini dinilai sangat penting untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai potensi bencana kebakaran yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Isu strategis ini mengemuka secara signifikan usai anggota Komisi C DPRD Kutim melakukan pertemuan dan mendengarkan secara langsung paparan mendetail mengenai program-program prioritas dari Dinas Pemadam Kebakaran setempat. Pertemuan ini menjadi bukti komitmen dewan untuk memahami akar permasalahan sebelum merumuskan langkah strategis, memastikan bahwa setiap kebijakan yang didorong berbasis pada data dan kebutuhan riil di lapangan.
Berdasarkan fakta dan data riil yang terungkap di lapangan, kondisi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di wilayah Kabupaten Kutai Timur saat ini masih belum merata dan belum mencakup seluruh wilayah administrasi. Pandi Widiarto, Anggota Komisi C DPRD Kutim, dalam sebuah wawancara eksklusif di Sangatta, secara gamblang mengungkapkan kondisi aktual yang ada, sekaligus memberikan data kuantitatif yang jelas tentang pencapaian yang sudah ada dan tantangan yang masih dihadapi. “Jadi secara faktual di lapangan hari ini, untuk kondisi pemadam kebakaran kita, dari 18 kecamatan sudah ada tersedia pos sekitar 12 kecamatan,” ujarnya. Data ini memberikan peta yang jelas: meski dua pertiga kecamatan sudah terlindungi, masih ada enam kecamatan yang menjadi ‘blank spot’ dalam sistem penanggulangan kebakaran daerah, menciptakan kerentanan yang serius bagi masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.
Pernyataan ini memberikan gambaran yang transparan bahwa meskipun sebagian besar kecamatan, yaitu dua belas dari delapan belas, sudah memiliki pos damkar, masih terdapat enam kecamatan lainnya yang belum terlayani fasilitas vital ini. Keenam kecamatan yang belum memiliki pos ini menciptakan kerentanan dan celah dalam sistem penanggulangan kebakaran secara keseluruhan di Kutim. Dalam situasi darurat kebakaran, jarak dan waktu adalah musuh utama; ketiadaan unit pemadam di kecamatan yang terdampak dapat memperparah kerusakan dan membahayakan keselamatan jiwa, karena harus menunggu bantuan dari kecamatan lain yang mungkin berjarak puluhan kilometer.
Menanggapi kondisi yang belum ideal tersebut, Pandi dengan tegas menegaskan komitmen politik dan fungsi pengawasan dari dewan untuk secara sinergis bersama-sama dengan dinas teknis terkait, dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran, menyelesaikan kekurangan yang masih ada ini. Komitmen ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif antara legislatif dan eksekutif tentang urgensi masalah ini. “Memang ini yang kami juga, jadi bagian dari komitmen kami DPR bersama teman-teman Dinas terkait untuk bagaimana segera membangun di semua kecamatan,” ujarnya. Pernyataan ini tidak hanya mengonfirmasi adanya perhatian dari dewan, tetapi juga menekankan pada aspek kolaborasi dan aksi nyata. Frasa “bagian dari komitmen kami” menunjukkan bahwa isu ini telah diinternalisasi sebagai tanggung jawab bersama, sementara kata “segera” menekankan pada dimensi waktu dan urgensi dari penyelesaian masalah ini.
Lebih jauh, anggota dewan ini menekankan pentingnya kesiapan yang menyeluruh ini dengan merujuk pada sifat dasar dari bencana, khususnya kebakaran, yang datang secara tidak terduga dan memerlukan respons yang sangat cepat. Ketiadaan pos damkar di suatu kecamatan dapat berakibat fatal jika terjadi insiden, karena waktu tempuh bantuan dari kecamatan tetangga akan memakan waktu yang lebih lama dan berpotensi memperbesar kerugian. “Karena namanya kebencanaan kan kita nggak tahu, apalagi soal kebakaran. Jadi itu harus disiapkan semua,” tegas Pandi. Penekanan pada kata “semua” ini merupakan pesan kunci yang menyiratkan bahwa tidak boleh ada satu pun kecamatan yang tertinggal atau dikecualikan dalam program pemerataan fasilitas damkar ini. Setiap wilayah berhak mendapatkan perlindungan yang sama, karena api tidak memilih-milih lokasi dan korban.
Pernyataan-pernyataan dari anggota dewan ini secara keseluruhan menunjukkan tingkat urgensi yang tinggi akan penyediaan infrastruktur damkar yang memadai dan merata di seluruh penjuru wilayah kabupaten. Dengan terpenuhinya pos damkar di setiap kecamatan, diharapkan respons penanganan kebakaran dapat berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif. Hal ini pada akhirnya akan meminimalisir potensi kerugian material yang lebih besar dan yang terpenting, menyelamatkan jiwa manusia dari ancaman bahaya kebakaran, sehingga menciptakan rasa aman dan perlindungan bagi seluruh masyarakat Kutai Timur. Pemenuhan target 18 pos damkar ini bukan sekadar tentang memenuhi kuota administrasi, melainkan tentang memastikan bahwa jaringan pengaman bagi keselamatan warga benar-benar terbentang kuat dari ujung barat hingga timur wilayah Kutai Timur. (Adv/jn)
