DIALOGIS.CO, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menargetkan lingkungan yang lebih tertib sekaligus inklusif bagi seluruh warganya, termasuk gelandangan pengemis (gepeng), badut, dan manusia silver yang selama ini beraktivitas di ruang publik. Dinas Sosial (Dinsos) ditugaskan mengubah pendekatan, dari sekadar menertibkan menjadi mendorong transformasi hidup lewat pemberdayaan.
Kepala Dinsos Kutim, Ernata Hadi Sujito, menerangkan bahwa penanganan tetap diawali dari lapangan melalui operasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Penertiban dilakukan sesuai standar operasional prosedur. Satpol PP yang menangkap, kemudian kami di Dinas Sosial membina mereka,” ujarnya saat dihubungi melalui WhatsApp.
Namun, setelah tertib di lapangan, pekerjaan belum selesai. Dinsos kemudian melaksanakan asesmen komprehensif untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi, kemampuan, serta minat masing-masing gepeng dan pekerja jalanan.
Dari asesmen tersebut lahirlah program pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha yang bertujuan membuka jalan keluar dari ketergantungan mengemis.
“Kami ingin mereka bisa hidup lebih baik dan produktif,” tegas Ernata.
Razia Satpol PP digelar secara berkala, rata-rata dua hingga tiga kali per bulan. Wilayah dengan jumlah gepeng cukup banyak akan mendapat atensi ekstra berupa operasi lebih intensif.
“Kalau banyak gepeng di area tertentu, Satpol PP melakukan razia lebih sering. Semua kami pantau agar program berjalan efektif,” imbuhnya.
Ernata meyakini, pendekatan yang memadukan penegakan aturan dan pembinaan sosial ini akan menghasilkan dampak jangka panjang. Penertiban tanpa pemberdayaan, menurutnya, hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.
“Harapan kita setelah kita didik dia bisa mengembangkan hasil. Hasil dari pelatihan itu untuk usahanya,” pungkasnya.
Melalui langkah ini, Pemkab Kutim berupaya menjadikan kota tidak hanya tertib, tetapi juga memberi ruang bagi mantan gepeng untuk berdaya dan berkontribusi dalam kehidupan ekonomi lokal. (adv/prokopimkutim/jn)
