DIALOGIS.CO, SANGATTA – Komisi C DPRD Kutai Timur (Kutim) mendorong Pemerintah Daerah untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat guna mengonfirmasi kesiapan data dan anggaran program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di 26 desa yang belum teraliri listrik. Langkah ini dinilai krusial untuk menjawab keluhan masyarakat, termasuk di daerah Teluk Pandan, mengenai keterbatasan listrik yang telah lama menghambat peningkatan kualitas hidup dan perekonomian warga. Inisiatif proaktif dari pemerintah daerah dianggap sebagai kunci untuk membuka akses terhadap program nasional yang telah dicanangkan ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Novel Tyty Paembonan, Anggota Komisi C DPRD Kutim, dalam wawancara di Sangatta. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan amanat langsung dari tingkat tertinggi pemerintahan, yang seharusnya mempermudah proses koordinasi dan pengajuan proposal dari daerah. “Itu program pemerintah pusat, kan disampaikan oleh Pak Presiden bahwa itu adalah program pemerintah pusat,” ujar Paembonan membuka penjelasannya. Penyebutan sumber program dari level presiden ini dimaksudkan untuk memberikan legitimasi dan urgensi, sekaligus menegaskan bahwa solusi untuk permasalahan 26 desa ini sebenarnya sudah tersedia di tingkat kebijakan nasional.
Ia menekankan bahwa Pemerintah Daerah bersama DPRD harus aktif mendatangi pemerintah pusat untuk memastikan program tersebut dapat direalisasikan. Pendekatan pasif dengan menunggu instruksi dinilai tidak akan membuahkan hasil. “Persoalannya adalah sekarang kita sebagai daerah melalui kepala daerah dan DPR harus datang ke pemerintah pusat untuk mengonfirmasi informasi, ‘Pak dengan data 26 desa’ itu kita kasih ke pemerintah pusat,” jelasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi perlunya peran aktif pemerintah daerah sebagai “pemburu solusi” yang membawa data konkret ke meja pemerintah pusat, alih-alih menunggu uluran tangan dari Jakarta.
Lebih lanjut, Paembonan mengilustrasikan dialog yang perlu dilakukan. “Ini lho Pak, 26 desa ini, 10 desa ini memang tidak mungkin potensi listrik jaringan PLN itu masuk.” Kemudian, lanjutnya, “Nah ini harus dengan konsep pembangkit listrik tenaga surya, bisa tidak kami dibantu?” Ilustrasi dialog ini menunjukkan pendekatan yang sistematis dan berbasis data. Pemerintah daerah tidak hanya menyampaikan masalah, tetapi sudah dilengkapi dengan analisis awal yang memetakan desa-desa mana yang benar-benar tidak memungkinkan untuk dijangkau jaringan konvensional PLN, sehingga solusi PLTS menjadi satu-satunya pilihan yang paling realistis dan ekonomis.
Paembonan menyadari bahwa pemerintah pusat akan memverifikasi data terlebih dahulu. Proses verifikasi ini merupakan langkah standar untuk memastikan akurasi dan kelayakan teknis sebuah proyek. “Kalau pemerintah bilang, mana datanya? Coba kita tinjau lokasi.” Jika hasil verifikasi positif dan dana tersedia, ia menyatakan, “Kalau memang memungkinkan dan ternyata pemerintah pusat juga, ini ada dananya, kan kita bersyukur.” Pengakuan ini mencerminkan pemahaman tentang mekanisme birokrasi yang berlaku, di mana usulan dari daerah harus melalui tahapan pemeriksaan kelayakan sebelum akhirnya dapat disetujui dan menerima alokasi anggaran.
Pada intinya, ia menegaskan bahwa kunci utamanya terletak pada komunikasi yang efektif. “Komunikasi pemerintah daerah kepada pusat,” pungkasnya. Komunikasi yang dimaksud bukan sekadar pengiriman surat, tetapi merupakan sebuah pendekatan yang komprehensif, melibatkan pertemuan langsung, presentasi data yang meyakinkan, dan pembangunan komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah ketenagalistrikan ini. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat segera merealisasikan program listrik tenaga surya bagi 26 desa di Kutim. Realisasi program ini tidak hanya akan menerangi rumah-rumah warga, tetapi juga menjadi catalyst untuk pembangunan di berbagai sektor lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan UMKM, sehingga dapat mengakhiri isolasi energi yang selama ini dialami oleh ribuan rumah tangga di wilayah terpencil Kutai Timur. (Adv/jn)
