DIALOGIS.CO, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar menyoroti persoalan disiplin kerja di lingkungan pemerintahan.
Ia menilai masih terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hadir di kantor hanya untuk memenuhi kewajiban absensi tanpa mengoptimalkan jam kerja untuk menyelesaikan tugas.
Menurut Anhar, pola tersebut disebut terjadi di sejumlah instansi dan berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan pekerjaan.
Ia menggambarkan adanya pegawai yang datang pada pagi hari untuk melakukan absensi, lalu meninggalkan kantor dan kembali menjelang jam pulang.
Anhar menilai praktik tersebut membuat jam kerja tidak dimanfaatkan secara maksimal.
Akibatnya, target pekerjaan dan produktivitas dinilai tidak berjalan sesuai yang diharapkan meskipun tingkat kehadiran secara administratif tercatat terpenuhi.
“Kerjanya sebentar, habis itu hilang. Nanti muncul lagi saat mau absen pulang. Akhirnya waktu kerja habis begitu saja, tetapi hasil kerjanya tidak maksimal,” kata Anhar, Senin (25/5/2026).
Ia menegaskan bahwa ukuran kinerja ASN seharusnya tidak berhenti pada aspek kehadiran di kantor.
Menurutnya, indikator yang lebih penting adalah capaian kerja, tanggung jawab yang diselesaikan, serta kontribusi terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Anhar menilai persoalan tersebut berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Masyarakat, kata dia, membutuhkan layanan yang cepat, efektif, dan responsif, sehingga produktivitas aparatur selama jam kerja menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan.
Selain menyoroti lingkungan pemerintahan, Anhar juga menyinggung kondisi etos kerja di sektor swasta.
Ia menilai terdapat kecenderungan penurunan semangat kerja pada sebagian pegawai yang telah memiliki status karyawan tetap karena merasa posisi mereka relatif aman.
Di sisi lain, tenaga kontrak dan outsourcing dinilai menunjukkan tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi.
Menurut Anhar, mekanisme evaluasi berkala membuat kelompok pekerja tersebut lebih menjaga performa, ketepatan waktu, dan orientasi terhadap hasil kerja.
Karena itu, Anhar mendorong pemerintah memberikan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kontrak dan outsourcing yang menunjukkan kinerja baik.
“Perlu ada ruang pengembangan karier, termasuk peluang pengangkatan menjadi pegawai tetap sebagai bentuk apresiasi terhadap produktivitas dan konsistensi kerja,” pungkasnya. (Adv/ml)
