DIALOGIS.CO, SANGATTA – Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadapi kendala signifikan dan strategis dalam upaya mendiversifikasi dan memperluas sumber pendapatan daerah di luar sektor tradisional yang selama ini dominan. Rencana progresif untuk mengalokasikan investasi ke sektor-sektor ekonomi baru dan potensial masih terhambat oleh wacana pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Situasi ini berpotensi memperlambat laju pembangunan daerah dan membuat ketergantungan fiskal daerah terus bergantung pada sumber pendapatan yang tidak menentu dan fluktuatif.
“Investasi di sektor lain tapi kayanya masih di evaluasi usulannya itu karena kita akan terjadi pemotongan dana bagi hasil, itu yang menjadi kendala,” ujar Yusri Yusuf selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim.
Kondisi ketidakpastian fiskal ini memicu kekhawatiran mendalam akan terjadinya stagnasi dan perlambatan dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang belum tergarap optimal. Daerah-daerah yang selama ini menggantungkan sebagian besar postur anggarannya pada DBH, khususnya dari sektor sumber daya alam yang tidak terbarukan, akan mengalami kesulitan fiskal yang serius jika terjadi penurunan alokasi dana transfer pusat. Padahal, diversifikasi investasi dan sumber pendapatan merupakan langkah strategis dan visioner untuk menciptakan kemandirian fiskal jangka panjang yang berkelanjutan.
Menanggapi tantangan fiskal ini, muncul harapan dan ekspektasi kuat untuk optimalisasi peran perusahaan daerah (Prusda) sebagai lokomotif dan penggerak ekonomi baru yang potensial. Kehadiran Prusda yang dikelola secara profesional, akuntabel, dan berorientasi bisnis diharapkan dapat membuka sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih berkelanjutan, stabil, dan inovatif. Dengan demikian, beban dan ketergantungan fiskal yang berlebihan pada DBH dapat dikurangi secara bertahap dan sistematis.
“Kita berharap ada prusda betul betul bisa membantu kita di sektor pad dengan adanya pad yang lebih tinggi tidak terlalu tertumpu dengan dbh,” tambah Yusri.
Optimisme dan keyakinan terhadap peningkatan kontribusi PAD ini bukan tanpa dasar dan alasan yang kuat. Prusda sebagai instrumen ekonomi daerah memiliki peluang dan potensi strategis untuk mengelola berbagai sektor unggulan yang selama ini belum tergarap secara maksimal dan komersial, mulai dari sektor pariwisata, perdagangan, industri kreatif, hingga jasa-jasa unggulan lainnya. Pengelolaan yang baik, profesional, dan inovatif akan langsung berdampak signifikan pada peningkatan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah.
Namun, untuk mewujudkan harapan dan potensi strategis tersebut, diperlukan komitmen politik yang kuat dan langkah-langkah konkret yang terimplementasi. Evaluasi mendalam dan komprehensif terhadap rencana investasi strategis harus segera diselesaikan dan ditindaklanjuti. Sementara itu, proses pembenahan dan penguatan tata kelola Prusda secara institusional harus menjadi agenda prioritas dan perhatian serius pemerintah daerah. Sinergi yang konstruktif antara pemerintah daerah dan unit usaha milik daerah inilah yang menjadi kunci strategis untuk membangun ketahanan dan kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, transisi strategis dari ketergantungan pada DBH menuju kemandirian fiskal melalui penguatan PAD yang kokoh adalah sebuah keharusan dan keniscayaan. Wacana pemotongan DBH dari pusat harus dilihat sebagai momentum katalis dan peluang untuk mempercepat terwujudnya kemandirian fiskal daerah, sehingga proses pembangunan daerah dapat berjalan lebih mandiri, berkualitas, dan berkelanjutan. (Adv/jn)
