DIALOGIS.CO – Dalam upaya menggairahkan roda perekonomian di tingkat lokal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini aktif mendorong pembangunan pasar desa di wilayah-wilayah yang dinilai layak dan memiliki potensi ekonomi masyarakat yang kuat.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menjajaki kerja sama lintas sektor, khususnya dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, guna merealisasikan pembangunan pasar desa. Menurutnya, keberadaan pasar desa tak hanya memudahkan warga dalam bertransaksi kebutuhan harian, tetapi juga menjadi penggerak utama ekonomi desa yang sehat dan mandiri.
“Kita baru saja konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Meskipun namanya pasar desa, tapi pembangunan fisiknya tetap menjadi kewenangan OPD teknis. Tugas kami memastikan desa yang layak agar bisa mendapatkan fasilitas itu,” jelas Arianto, Jumat (2/5/2025).
Pembangunan pasar desa nantinya akan ditangani oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar.
DPMD Kukar sendiri akan merekomendasikan wilayah-wilayah yang dianggap memenuhi kriteria, seperti kebutuhan masyarakat yang tinggi, potensi ekonomi lokal, serta kesiapan kelembagaan desa.
Beberapa desa yang kini sedang dalam radar prioritas antara lain Desa Sebuntal di Kecamatan Marang Kayu dan Desa Lebaho Ulaq.
“Kami melihat ada kebutuhan nyata di sana. Masyarakat memerlukan ruang jual beli yang tertib dan layak,” tambah Arianto.
Tak hanya sekadar membangun, Arianto juga menekankan pentingnya pelibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan pasar desa ke depan.
Hal ini diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PADes) dan memberikan ruang usaha yang lebih luas bagi BUMDes setempat.
“Jika pasar dikelola BUMDes, tentu mereka bisa mendapatkan pemasukan. Ini sangat sejalan dengan prinsip kemandirian desa,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menyoroti kondisi di beberapa desa yang belum memiliki pasar resmi, sehingga para pedagang terpaksa berjualan di pinggir jalan, seperti yang terjadi di Kota Bangun. Kondisi ini, selain kurang tertib, juga menimbulkan risiko keselamatan bagi para pedagang dan pengguna jalan.
“Pasar desa bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal ketertiban dan keselamatan. Dengan adanya pasar yang tertata, semua pihak akan diuntungkan,” tutupnya. (Adv/fk)
